Peresmian Kantor Baru Menandai Keseriusan GMPK Perangi Korupsi

JAKARTA, INDONEWS,– Saat meresmikan sekretariat baru Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Pusat di Jakarta, Ketua Umum GMPK Pusat Dr. Bibit Samad Rianto MM., menyinggung bahwa dewasa ini, perilaku korupsi, kolusi dan gratifikasi sudah akut di berbagai lini.
“Korupsi Akut. Status yang sepertinya masih tidak bisa hilang di negara ini. Silih berganti mulai dari para oknum pejabat, oknum petinggi politisi sampai dengan oknum pegawai negeri/ASN di negeri ini seperti secara estafet menuju lini produksi menuju ‘Aku Sang Koruptor’. Dan sepertinya hanya para koruptor di negara ini yang masih bisa tersenyum ketika ditangkap aparat penegak hokum,” ujarnya, Minggu 7 Juli 2019.
Dikatakan, publik yang melihat para koruptor di televise, timbul asmumsi bahwa perbuatan korupsi, kolusi atau gratifikasi yang dilakukan tersebut bukanlah masalah besar bagi mereka yang menggerogoti uang negara ini.
“Kenapa para koruptor tersebut masih bisa tersenyum ceria walaupun sudah menggerogoti milyaran rupiah uang negara? Apakah kasus korupsi sudah menjadi suatu signal trendi keren orang yang ngaku hebat di negeri ini? Atau apakah karena para koruptor sudah tahu bahwa perbuatan mereka akan dapat sanksi hukuman yang ringan?” ungkap Bibit setengah bertanya.
Menurut dia, korupsi itu tindakan penyimpangan dalam kehidupan bersosial, berbudaya, kemasyarakatan dan sebagainya. Menjadi koruptor berarti perbuatan melawan hukum, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, memperkaya diri sendiri dan rekanan, sehingga merugikan keuangan negara bermilyaran rupiah dan menghancurkan pembangunan bangsa dan Negara.
“Koruptor tidak menjadikan cerminan sebagai upaya untuk memanusiawikan siapapun yang mau berbuat korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi, tapi sebaliknya malah menunjukkan petantang-petenteng bahwa ‘ini aku loh, masih bisa berkeluyuran keluar dari penjara’!. Apakah orang yang menjadi pemimpin, penegak hukum, memiliki jabatan, kewenangan mengadili dan lain-lainnya di negara ini masih memiliki mengatasi perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi?” tambahnya.
Bibit menyebutkan, dalam mengutamakan kepentingan pribadi, sanak saudara, kelompok kepartaian, dan sebagainya perlu diperangi dalam kepemerintahan?.
“Pada intinya jangan pernah melakukan perbuatan korup. Kita perlu tahu perilaku koruptif itu ada delik pokok, diantaranya; penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara/ perekonomian Negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi, penyuapan, memberi janji, menerima janji, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan dalam pengadaan, kecurangan dalam pengadaan dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Upaya Mengatasi
Untuk mengatasi hal tersebut, tambahnya, tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum yang ada dalam sebuah negara, tetapi sebagai rakyat diharapkan mampu mendukung dalam upaya perangi aksi koruptor tersebut.
Dikatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah proses pencarian pimpinan. Silih pimpinan di tubuh KPK berganti, tetapi tugas dari lembaga penegak hukum yang satu ini masih dirasakan kurang karena wilayah nusantara luas.
“Dengan demikian, dukungan rakyat di negara ini dibutuhkan, salah satu dukungan dari masyarakat anti korupsi tersebut sesuai keorganisasiannya (Ormas/LSM) sebagai “mata dan telinga” agar uang negara benar-benar diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat dan daerah,” ucapnya.
Dari berbagai macam organisasi atau lsm masyarakat anti korupsi yang ada, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) adalah Organisasi Masyarakat Anti Korupsi yang masih tetap eksis perangi korupsi.
Riwayat GMPK
Pada awal tahun 2012, ada beberapa orang peduli atas kondisi bangsa yang terbelit korupsi. Lalu bersepakat untuk berkontribusi turut memberantas korupsi melalui suatu forum bernama; “Forum Peduli Memerangi Korupsi.”
Di tubuh GMPK, ada beberapa tokoh masyarakat di antaranya, Bibit Samad Rianto, Achmad Mubarok, Libertus Henuhili dan lainnya.
Kemudian pada tahun 2013, forum tersebut meningkatkan peranannya, berkeinginan lebih aktif lagi memberantas korupsi melalui suatu gerakan. Lalu dibentuklah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), sesuai ketentuan perundangan dan hukum yang berlaku di negara ini. Lalu, perubahan pun terjadi sesuai perkembangan dinamika organisasi GMPK.
Puncaknya, pada Sabtu 6 Juli 2019 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai, acara peresmian penggunaan Kantor Baru Sekretariat GMPK di Jalan Budi Raya, Nomor 9B, Kemanggisan, Palmerah-Jakarta Barat menandai keseriusan GMPK memberantas Korupsi. [R. Iyan M]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook