Turunkan Angka Kemisikinan, Pemkab Bogor Membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu

BOGOR, INDONEWS,– Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,38% persen pada 2023 atau hanya turun 0,76% dibanding torehan angka kemiskinan pada akhir 2018 lalu yakni 7,14%.
Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor 1% persen setiap tahun dari populasi tahun ini yang mencapai 5,8 juta jiwa, pada akhir 2023 nanti, populasi penduduk Bumi Tegar Beriman, takkan jauh berbeda.
Artinya, pada 2023 nanti, atau pada akhir kepemimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan, sekitar 370 ribu orang masih berada dalam garis kemiskinan, sedikit turun dibanding akhir 2018 di mana terdapat 414 ribu orang miskin.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengambangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Emy Sriwahyuni menjelaskan jika ada beberapa langkah yang diambil untuk lebih dahulu mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk.
Menurut Emy, saat ini Pemkab Bogor tengah membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Graha Panca Karsa sebagai layanan terpadu satu pintu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Masih progres. Karena SLRT ini ada di pusat pemerintahan, maka nanti juga akan ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa,” jelas Emy, Kamis (11/7/2019).
Emy menjelaskan, Puskesos memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan SLRT yakni menerima para penyandang PMKS dan memantau dan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
“SLRT tingkat Kabupaten Dengan Puskesos tingkat desa, terhubung secara sistem, juga dengan SLRT Kementerian Sosial. Diharapkan data dan permasalahan lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan terpantau,” kata dia.
Untuk mencapai target menekan kemiskinan menjadi 6,38% pada 2023, seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bogor pun ditarget telah memiliki Puskesos pada akhir tahun yang sama.
“Sampai 2019 ini, sudah ada 122 Puskeso di desa. Puskesos ini diharapkan memiliki rentang kendali jumlah penduduk dan mengatasi keterbatasan jangkauan karena luas wilayah Kabupaten Bogor yang sangat besar. Ini kan terintegrasi sistem, jadi target penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai,” jelas Emy. [Ano Haryono]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook