Disebut Alasan Klise, Kejari Belum Menangkap MH Karena Tak Ada Sprint

BOGOR, INDONEWS– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mengaku sudah mendapatkan Surat. Kejari pun hingga saat masih belum bisa melakukan penangkapan terhadap MH, tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan fiktif dan double anggaran di tubuh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018.
“Surat DPO sudah didapat, tapi sprint untuk mencari MH belum kita dapat,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho, Kamis, kemarin.
“Kami bekerja berdasarkan surat perintah, tapi tentunya harus ada berita acara dari aparatur wilayah tempat tinggal tersangka yang menerangkan bahwa MH tak ada di rumahnya,” tambahnya.
Widi menyatakan, seksi intelijen hanya sebatas supporting untuk seksi lain. Sehingga tidak serta merta ketika seseorang dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Seksi Tindak Pidana Khusus memang sudah mengajukan permohonan bantuan, tapi kami masih tunggu surat perintah,” katanya.
Widi menyatakan bahwa MH ditetapkan sebagai DPO berdasarkan surat perintah print-2356/O.212/FD.1/06/2019.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, M. Ikbal mengatakan bahwa belum adanya surat perintah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tak melakukan pencarian terhadap MH.
“Sprint itu kan teknis, ketika memang sudah dijadikan DPO ya harus ditangkap. Nggak bener itu kalau didiamkan,” ucapnya.
Ikbal menuturkan, ketika institusi hukum telah menetapkan seseorang menjadi DPO, masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka juga bisa melakukan penangkapan dan berkoordinasi dengan polisi atau kejaksaan.
“Jadi wajib dicari, belum turun sprint itu alasan klise,” ujarnya.
Seharusnya, kata dia, institusi penegak hukum harus bisa memaknai tupoksi pelaksanaan tugas. “Memang ada beberapa yang bukan kewenangan intel. Tapi, ada juga hal-hal yang butuh bantuan intel,” katanya. [Wawan Kurniawan]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook