Petualangan Koruptor Dana Hibah Pilwalkot Itu Berakhir di Tangan Tim Pidsus Kejari

MH saat digelandang Tim Pidsus Kejari Kota Bogor. (foto: Ist)

BOGOR, INDONEWS,– Petualangan MH, tersangka kasus dugaan Korupsi dana hibah Pilwalkot di KPUD Kota Bogor beberapa tahun lalu harus berakhir di tangan Tim Pidsus Kejari Kota Bogor.

Setelah menjadi buronan selama satu bulan, MH ditangkap dikediamannya di kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB.

Kepada wartawan, MH mengaku selama buron tidak ke mana-mana dan ada di beberapa tempat.

“Semuanya diatur oleh panglima, sempat ke Boyolali, ke tempat saudara. Ada saja saya mah selama ini, tergantung panglima juga. Saya ada selama ini. Sempat ke Boyolali, ke rumah saudara saya itu. Yang lebih tahu itu PPK. Pokoknya semua tergantung PPK, mulainya dari PPK,” akunya.

MH juga mengaku kurang mengetahui panglima itu siapa dan inisialnya juga. Dirinya juga tidak mempunyai wewenang apa-apa.

“Saya enggak punya wewenang apa-apa pak. Kalau inisial saya kurang tahu,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah akan kooperatif membuka dalang kasus dugaan proyek fiktif KPUD Kota Bogor, MH menyatakan siap.

“Ya, siap. Siap,” pungkas MH sambil masuk ke mobil dinas Kejari Avanza Hitam.

Diketahui, Kejari Kota Bogor menetapkan MH dan HA sebagai tersangka penggelapan Dana Pilkada 2018 sejak Jumat (21/06/2019).

Tersangka HA yang merupakan mantan bendahara KPU Kota Bogor sedangkan tersangka MH adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat KPU Kota Bogor.

Di sisi lain MH berstatus Aparatur Sipil (Negara), aktif sebagai staf di Satpol PP Kota Bogor. Tersangka diduga telah menyelewengkan dana hibah dari Pemkot Bogor tahun 2017 sebesar lebih Rp 470 juta. Modus yang digunakan, mereka mengadakan kegiatan di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kota Bogor.

HA melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Sedangkan terhadap MH dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook