Awas, Pihak Sekolah dan Komite ‘Bermain’ Pengadaan Buku Siswa

Ilustrasi. Foto: Ist

BOGOR, INDONEWS,– Banyak oknum guru, kepala sekolah ataupun pihak komite yang tersandung kasus hukum dalam lingkup sekolah, Rupanya, hal itu tidak memberikan efek jera maksimal.

Hal ini diungkap salah satu wali siswa yang identitasnya tidak mau disebut, di sebuah sekolah di daerah Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, seperti diwartakan Pojokbogor.com, Jumat (26/7/2019) siang.

“Terbukti dari investigasi kami, ada temuan bermainnya pihak sekolah dengan komite di salah satu SD Negeri di Kabupaten Bogor untuk pengadaan buku siswa,” ungkap wali siswa berinisial T ini.

Awalnya, lanjutnya, informasi yang diberikan oleh salah satu guru di sekolah tersebut di grup chat Whatsapp kelas menginformasikan bahwa untuk pembelian buku LKS dapat dibeli di Komite Sekolah.

“Setelah diklarifikasi melalui pesan Whatsapp kepada kepala sekolah, tidak ada tanggapan. Namun keluar instruksi untuk menahan dulu pembelian LKS dan tidak menyebarluaskan harga buku yang sudah diinformasikan pihak sekolah,” terangnya.

Dari pantauan pihaknya, ia mengaku ada bukti keberatan wali murid dengan harga buku yang mahal dari pihak sekolah.

“Bahkan ada wali murid yang menanyakan harga buku LKS yang lebih mahal dibanding yang dijual di dua SD terdekat dengan SD tersebut.

Ia pun menunjukkan informasi terakhir didapatnya, katanya berupa instruksi dari pihak sekolah, dan masih sangat terlihat jelas modus dari pihak sekolah yang mengatur skenario.

“Seolah-olah ini adalah inisiatif dari orgtua murid. Rapat dilakukan setelah kepsek melihat status pelaporan mengenai pungli ke saber pungli, tapi dari chat-chat sebelumnya sudah bisa disimpulkan bagaimana sepak terjang mereka,” imbuhnya.

Menurutnya, bisa dilihat juga bahwa ada beberapa orangtua murid yang keberatan ataupun tidak sependapat, hanya saja takut dikucilkan dan lain-lain jika tidak ikut.

“Saya rasa fenomena seperti itu di ibu-ibu sekolah sudah sangat tidak aneh,” ujarnya.
Diberitakan Pojokbogor.com, saat ditanyakan apakah ada bukti kwitansi atau bukti transaksi lainnya bagi siswa yang telah membeli LKS tersbut, ia mengaku bahwa sejauh ini pihak sekolah tidak akan mau memberi kwitansi atau tanda terima

“Apakah masih kurang pengawasan dari dinas terkait, tambahnya, atau memang masih lemah sistem yang ada, sehingga masih ada saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan pribadi,” ujarnya

Ia berharap agar Pemerintah Pusat maupun daerah harus lebih tegas lagi dalam segala kebijakan, terutama untuk dinas-dinas terkait.

“Bisa lebih memaksimalkan tingkat pengawasan di lini dasar pendidikan negara ini di seluruh daerah nusantara,” katanya. (Wawan K)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook