BPTJ Resmikan Secara Penuh Terminal Tipe A Baranangsiang

BOGOR, INDONEWS,– Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menggelar apel bersama antara BPTJ dengan Muspida Kota dan Kabupaten Bogor di terminal penumpang tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Senin (5/8/2019).

Giat ini, dilakukan dalam rangka peresmian pengoperasian secara penuh terminal penumpang tipe A Baranangsiang, Kota Bogor oleh BPTJ Kementerian Perhubungan.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono menyampaikan, berdasarkan ketentuan yang ada semua terminal tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi yang lebih penting adalah pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah ingin meningkatkan pemberdayaan pengoperasian terminal tipe A Baranangsiang. Karena pemerintah pusat juga tidak bisa sendirian dan terminal ini, dibangun oleh semua stakeholder terkait.

Kenapa demikian? selain berada di Kota Bogor tempat berdomisili presiden, Baranangsiang ini, adalah terminal tipe A yang nantinya juga akan melayani simpul-simpul moda transportasi yang cukup banyak. Karena ke depan selain bus yang sekarang beroperasi, terminal ini nanti akan dihubungkan dengan LRT yang dari Cibubur.

Selain itu, di Kota Bogor juga akan dibangun angkutan perkotaan massal yang pertama di Indonesia yaitu Trem way yang terhubung dengan moda transportasi yang lain. Sehingga peran terminal Baranangsiang menjadi sangat penting. Dengan demikian masyarakat di Kota Bogor akan mudah melakukan perjalanan ke luar Kota Bogor khususnya ke Jakarta, yang umumnya mereka menggunakan commuter line yang sudah cukup padat sekarang ini. Karena itu, perlu alternatif tambahan-tambahan moda lainnya.

“Jadi, nanti disini akan dibangun terminal yang sifatnya mengintegrasikan antara moda yang disebut Transit Oriented Development (TOD). Setiap langkah akan bergerak untuk mewujudkan pengembangan itu, kita akan berkoordinasi dan bekerja bersama dengan pemerintah daerah,” kata Bambang.

Di samping itu, sambungnya, pihaknya juga akan memperhatikan masyarakat yang melakukan bisnis sehari hari di terminal. Jangan sampai bisnis mereka terganggu. Jadi, ada aspek transportasi, ekonomi, dan aspek sosial yang diperhatikan disini. Ini yang menarik untuk dikelola ke depannya di terminal Baranangsiang.

Ditanya kapan pembangunan akan di mulai, Ia mengatakan, pembangunan TOD, Trem, dan LRT akan dilakukan bersamaan agar desainnya sama. Jangan nanti TOD-nya jadi tapi LRT-nya belum dibangun. Demikian juga dengan Trem. Oleh karena itu, mulai akhir tahun ini, setelah presiden dilantik semua langsung mulai dibangun.

“Untuk Trem, kita dapat hibah Trem bekas dari pemerintah Belanda yang nanti akan kita operasikan disini. Trem itu baru berumur kira-kira 10 tahun. Masa umurnya kira-kira 30 tahun. Jadi, kita masih punya waktu 20 tahun untuk mengoperasikannya,” terangnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, rangkaian proses yang dilalui dan cukup panjang ini, juga harus menyinggung bagaimana pihak-pihak terkait yang ada dalam terminal bisa di akomodir. Seperti ada KPTB yang jumlahnya ada sekitar 600an kemudian pengurus sekitar 20. Kemudian ada usulan-usulan dari pihak KPTB yang harus didengar juga oleh kementerian perhubungan seperti selama proses pembangunan, terminal tidak di tutup total. Berarti harus dipikirkan bagaimana pembagiannya.

“Ini kita pikirkan betul. Pemerintah Bogor konsen pada dampak sosialnya karena aset ini strategis sekali. Saya usulkan untuk trayek yang ke arah BSD, Ciputat, Tanggerang mungkin kita geser ke Bubulak misalnya sambil berjalan. Kemudian yang ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Cibadak, kita usulkan geser ke daerah Ciawi supaya bebannya tidak terlalu besar. Kan kita belum tahu betul ini mulai pembangunannya di tahun ini apa tahun depan. Masih ada waktu untuk berproses,” kata Dedie.

Terkait pengelolaan terminal tipe A termasuk aset dan kewenangannya yang diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan, Dedie menganggap hal itu bukanlah suatu masalah bagi Kota Bogor. Ia mengatakan, tidak ada untung dan tidak ada ruginya. Sama-sama pemerintah dalam satu negara. Terlebih pemerintah pusat memiliki lebih banyak sumber daya keuangan maupun tenaga. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook