Dilaporkan ke KPK, Bupati Bogor Buru-buru Benahi SPAM Sentul City?

Bupati Bogor Ade Yasin saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (7/8/2019). (foto: IST)

BOGOR, INDONEWS,– Menanggapi laporan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan bahwa dirinya sudah menandatangani surat keputusan (SK) penghentian Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sentul City dan menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola.

“SK tersebut sudah ditandatangani pada Kamis 1 Agustus lalu, sebelum Ombudsman melaporkan ke KPK. Kami sudah memutuskan dan mengalihkan pengelolaan SPAM Sentul City dari PT Sukapura Graha Cemerlang (SGC) ke PDAM Tirta Kahuripan, masa transisi peralihan ini kami minta satu tahun ke depan,” kata Ade Yasin kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Ade menambahkan, mengenai aset jaringam pipa air yang berada di luar site plan Perumahan Sentul City, jajarannya akan mengkajinya terlebih dahulu.

“Aset jaringan pipa air yang berada di luar site plan memang haknya mereka, tapi kami akan coba untuk bisa dihibahkan ke Pemkab Bogor atau dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan. Kami sendiri cukup berat apabila harus memelihara Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Komplek Perumahan Sentul City,” ujarnya.

Buru-buru

Sementara itu, salah seorang tokoh Kabupaten Bogor yang meminta namanya diinisialkan, Ru menambahkan, Bupati Bogor dinilai buru-buru membenahi persoalan tersebut setelah Ombudsman Jakarta Rata melaporkan Bupati Bogor dan Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan ke KPK.

“Bupati terkesan buru-buru setelah dilaporkan, ada apa? Apakah karena muncul dugaan karena Bupati dan Dirut PDAM Tirta Kahuripan dianggap dan diduga terlibat langsung terhadap kebocoran dana yang merugikan keuangan negara hingga memperkaya diri dengan cara bersekongkol dengan PT Sentul City Tbk,” ujar Ru.

Hal tersebut, tambahnya, juga berdasarkan hasil investigasi dan temuan tim Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

“Bupati Bogor dan Dirut PDAM diduga telah melegalkan pungutan-pungutan tidak resmi terhadap para konsumen air bersih yang dilakukan PT Sentul City di delapan desa dan dua di Kecamatan Babakan Madang dan Sukaraja,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan temuan investigasi tersebut, Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, dan tim merasa optimis terhadap laporan yang disampaikan ke KPK bisa dapat diproses oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Tentu, kami yakin berdasar pada bukti-bukti yang dimiliki, dan secara keseluruhannya adalah masalah korupsi yang merugikan keuangan negara lumayan besar,” tambahnya.

Selain KPK, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya juga melaporkan langsung kasus maladministrasi ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook