Insiden Pemadaman Listrik, KAMI Desak Menteri BUMN, ESDM dan PLT Dirut PLN Dicopot

JAKARTA, INDONEWS,– Insiden pemadaman listrik di sebagian wilayah Jawa-Bali membuat Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) angkat bicara. Mereka menilai PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (persero) yang paling bertanggung jawab atas pemadaman itu, dinilai tidak memiliki tata kelola manajemen risiko yang baik dalam menghadapi suatu masalah besar. Alhasil, banyak konsumen yang dirugikan.

PB KAMI menyesalkan kejadian pemadaman listrik yang terjadi di sebagian daerah di pulau Jawa. Situasi ini menunjukan bahwa tidak ada sistem peringatan dini dan recovery yang memadai dari PLN dalam sistem transmisi.

“PB KAMI melihat bahwa kejadian pemadaman listrik ini berdampak sangat luas, fasilitas dan sarana publik banyak yang tidak berfungsi. Sungguh sangat prihatin dan merugikan, pemadaman ini membuat aktivitas KRL dan MRT sempat terhenti, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan berbagai kegiatan masyarakat tidak berjalan maksimal. Dampak paling terasa menimpa masyarakat dan kalangan industri yang sangat bergantung terhadap pasokan listrik,” kata Ketua Umum KAMI Sultoni didampingi, Sekretaris Jendral KAMI Avi cenna dan Ketua OKK KAMI Zulfikar atau karib disapa Mat Peci, di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2019.

Berkaitan dengan itu, PB KAMI mendesak Menteri BUMN, ESDM dan PLT Dirut PLN bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya karena tidak becus dalam menangani persoalan pemadaman listrik secara massal yang terjadi disebagian wilayah Jawa dan memberikan penjelasan yang terang benderang terkait peristiwa pemadaman listrik yang terjadi.

“Menteri BUMN, ESDM dan PLT Dirut PLN wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jawa. Sesuai UU Ketenagalistrikan Pasal 29 ayat (1) huruf e, disebutkan jika konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik,” tambah Sultoni.

Selain itu, PB KAMI juga meminta dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan PLT Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani akibat buntut padamnya listrik di sebagian pulau Jawa dan Bali. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook