Pengajuan Permohonan Informasi tak Memuaskan Bisa Berujung Persidangan

Ilham, salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bogor saat ditemui di kantornya, Selasa (13/8/2019).

BOGOR, INDONEWS,– Masyarakat, lembaga atau organisai yang merasa tidak ditanggapi atau bahkan tidak memusakan ketika mengajukan permohon informasi bisa berujung di persidangan. Namun demikian, persidangan dilakukan setelah melewati sejumlah tahapan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Dadang Iwa Suwahyu menjelaskan, jika ada yang melayangkan permohonan informasi publik melalui surat kepada dinas atau instansi, yang sudah ditembuskan kepada PPID, itu wajib ditanggapi dalam waktu 10 hari plus 7 (17 hari kerja). Jika tidak ditanggapi, ujarnya, pemohon bisa mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID, yaitu sekda.

“Jadi mekanismenya, jika tidak ditanggapi atau kurang memuaskan, silahkan ajukan ke sekda, nanti sekda yang menjawab. Nanti dibalas dengan surat keputusan,” ungkap Dadang melalui salah satu stafnya Ilham, saat ditemui di kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bogor, Selasa (13/8/2019).

Berita Terkait: Demi Keterbukaan Informasi Publik, Kemenpora Kuatkan Fungsi PPID

Dikatakannya, jika pihak sekda juga tidak menanggapi atau tidak memuaskan dalam hal apa yang diajukan, pemohon bisa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat nanti, untuk selanjutnya dilakukan sidang.

“Komisi Informasi ini, kalau di pers kan dewan pers, kalau kami (PPID) komisi informasi. Memang, soal PPID ini jangankan wartawan, pengacara juga kan kadang tidak memahami fungsi PPID ini. Jadi kami siap memberitahukan soal PPID ini kepada siapapun,” ujar Ilham.

Ilham menjelaskan, PPID dasar hukumnya ialah Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Pejabat pengelola adalah sekretaris dinas, sedangkan pejabat pengelola adalah sekdis di masing-masing SKPD.

“Kita tugasnya memberikan informasi kepada publik. Misalnya informasi tentang pembangunan Kabupaten Bogor, kita jawab sesuai dengan Undang-undang 14 tahun 2008. Namun tidak semua informasi bisa diberikan kepada pemohon ataupun public, ini ada di Pasal 17 UU 14 tahun 2008, itu informasi yang dikecualikan,” katanya.

Dicontohkan, informasi yang dikecualikan misalnya pertanyaan bersifat privasi. “Pertanyaan privasi contohnya menanyakan berapa sih kekuatan Batalyon 361 yang di Gunung Batu, berapa jumlah senjatanya, berapa jumlah pelurunya, itu tidak bisa diberikan, karena itu menyangkut pertahanan,” ucap Ilham.

Kalau di pemerintahan, imbuhnya, informasi yang dikecualikan yaitu yang menyangkut individu, sesuai Pasal 17. “Misalnya kita meminta rekam medis seseorang, itu tidak bisa. Tapi ada informasi juga yang dikecualikan melalui uji konsekwensi, itu tergantung di masing-masing. Contohnya data kepegawaian, ini juga tidak bisa kita berikan, kecuali dia pejabat publik, seperti bupati,” kata Ilham.

Kemudian, contoh lain informasi yang dikecualikan yakni menyoal pengadaan barang dan jasa. Untuk perkara ini, pihaknya akan melakukan telaah mana saja informasi yang bisa diberikan dan mana yang tidak bisa diberikan.

“Contoh pertanyaannya ialah, apakah pengadaan barang dan jasa itu diberikan setelah ada pemenang dalam tahap lelang, nah ini tidak bisa kita berikan. Tapi setelah ada pemenang, setelah dilaksanakan, itu bisa kita berikan,” tutur Ilham.

Secara umum, PPID dan Diskominfo merupakan pihak yang berkewajiban melayani publik dalam hal informasi. Adapun syarat mengajukan informasi, pemohon harus merupakan warga Negara Indonesia. Bisa individu atau organisasi.

“Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya LSM, harus ada akta pendirian yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM,” tandasnya.

Dengan demikian, Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

Undang-undang yang terdiri dari 64 Pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Lalu, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook