Apartemen Menuai Konflik, Wali Kota Bogor Jangan Tutup Mata

BOGOR, INDONEWS,– Di Kota Bogor, masifnya pembangunan hunian vertical atau apartemen kerap menuai konflik dengan warga sekitar.

Contohnya, belum tuntas polemik Alhambra Apartemen di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, kini timbul permasalahan baru, yakni proyek apartemen The Swiss Belresidence di Jalan Pajajaran V, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Pembangunan hunian tersebut diprotes warga Villa Duta.

Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mengatakan, banyaknya permasalahan yang terjadi pada proyek apartemen harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Walikota Bogor jangan tutup mata dan teling, harus mendengarkan keluhan warga terkait pembangunan ini. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah menjadi tak nyaman. Saat ini, banyak permasalahan yang timbul dari pembangunan hunian vertical di daerah Kota Bogor harus menjadi perhatian khusus. Jangan sampai warga menjadi tak betah tinggal di Kota Bogor,” ujar Rudi kepada wartawan.

Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai otoritas berwenang dalam menerbitkan perizinan harus terlebih dahulu terjun ke lapangan. Guna memastikan apakah sudab tidak ada masalah antara warga sekitar dengan pengembang.

“Jadi sebelum menerbitkan izin, baik IPPT maupun IMB sebaiknya cek dulu kondisi lapangan. Jangan sebentar-bentar menerbitkan izin. Itu namanya ngobral izin,” tegas Rudi.

Sementara disinggung mengenai proyek apartemen Swiss Belresidence, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Nana Yudiana menegaskan bahwa DLH hanya memproses UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), setelah semua proses di wilayah sudah selesai.

“Izin hanya UKL dan UPL saja, jadi bukan Amdal. Karena luasan bangunannya dibawah 10.000 meter persegi dan luasan tanahnya dibawah 5 Hektare,” katanya.

Ia menyatakan bahwa UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

“Berdasarkan aturan itulah, maka tidak diproses Amdal. Jadi tidak ada publik hearing disini, semuanya diserahkan ke wilayah persoalan urusan warga,” katanya. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook