Indonesia Bareng 7 Negara Asean Kumpul Bahas Lingkungan Maritim

Jakarta,INDONEWS — Guna meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, Indonesia mengirim delegasi untuk mengikuti pertemuan The Second High-Level Regional Meeting of Marine Environment Protection of South East Asia Seas Project (MEPSEAS) yang dihelat di Manila, Filipina. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, memimpin delegasi Indonesia menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari tujuh negara Asean tersebut.

“Selain ketujuh negara tersebut, hadir pula perwakilan dari IMO dan Norwegia atau NORAD serta strategic partners, antara lain ASEAN Secretariat, Tokyo MOU Secretariat, PEMSEA, Federation of ASEAN Shipowners Association serta Woman in Maritime (WIMA) Asia,” ucap Arif dalam keterangannya, Selasa (27/8/2019).

Adapun ketujuh negara yang terlibat tersebut, yaitu Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan ini akan berlangsung selama tiga hari pada 27-29 Agustus 2019. Arif menjelaskan bahwa MEPSEAS adalah salah satu kegiatan kerja sama yang digawangi oleh International Maritime Organization (IMO) dengan dukungan dana dari Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Arif, pada pertemuan ini akan dibahas proyek bersama antar negara yang merupakan kelanjutan dari IMO/NORAD Project on Ratification and Implementation of IMO’s Marine Environmental Convention in Sub-Asia Region (2014-2018). Selain itu, pertemuan ini juga setiap negara akan berbagi pengalaman tentang perkembangan proyek selama satu tahun terakhir.

“Fokus dari proyek ini adalah empat instrument IMO di bidang perlindungan lingkungan maritim, yaitu Anti Fouling System Convention (AFS), Ballast Water Management Convention (BWM), MARPOL, dan London Convention/Protocol. Pada pertemuan kali ini juga yang dibahas adalah perkembangan project selama satu tahun terakhir, apakah sesuai dengan roadmap implementasi yang telah disepakati oleh masing-masing negara pada pertemuan sebelumnya di Bali bulan Juni tahun 2018 lalu,” katanya.

Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwa pada proyek ini, fokus dari Pemerintah Indonesia adalah implementasi Konvensi AFS yang telah diratifikasi pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 dan Konvensi BWM yang telah diratifikasi pada tahun 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015.

Pada Pertemuan ini, Arif juga mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan beberapa perkembangan seperti update National Action Plan dan National Work Programme serta pengiriman empat orang trainee untuk mengikuti Regional Workshop of Train-the-Trainer di Singapura pada tanggal 28-30 Mei 2019, pelatihan atau training nasional mengenai hukum, kebijakan dan reformasi kelembagaan, Policy and Institutional Reform (LPIR) pada tanggal 29 Juli-1 Agustus 2019 bertempat di STIP Jakarta.

“Dan terakhir, kita sampaikan juga hasil pembahasan tentang Same Risk Area (SRA) pada ASEAN Maritime Transport Working Group ke-38 di Singapura pada tanggal 21-23 Agustus lalu,” ujar Arif.

Arif juga menjelaskan bahwa sejalan dengan proyek ini, Indonesia sedang melakukan Port Biological Baseline Surveys (PBBS) terhadap empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Batam, serta Pelabuhan Makassar.

“Survei ini kami harapkan dapat diselesaikan akhir tahun in, sehingga kita dapat memperoleh data spesies atau biota di perairan tersebut yang nantinya akan menjadi dasar bagi penerapan BWM dan juga untuk penetapan SRA,” tutup Arif. (***)
Sumber:detiknews

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook