Awas, Bansos PKH Rawan Disalahgunakan

Kartu peserta Program Keluarga Harapan. (foto: Ist)

Pendamping Nakal Bisa Kena Pidana
BOGOR, INDONEWS,– Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial RI menargetkan sebanyak 137.971 KPM (keluarga penerima manfaat) graduasi sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Saat ini, dari jumlah 1.701.667 KPM yang ada di Jawa Barat sebanyak 67.010 KPM telah graduasi mandiri.

PKH sendiri diharapkan mendorong perubahan positif yang signifikan dalam mengubah perilaku KPM. Berkaitan dengan itu, survei independen MicroSave Consulting Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation yang meneliti dampak PKH terhadap perilaku KPM.

PKH sebagai bantuan bersyarat berupaya merubah perilaku KPM berkaitan dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Hasil riset menunjukan bahwa teraksesnya layanan kesehatan, pendidikan dan pencapaian prestasi anak-anak KPM serta pemanfaatan layanan perbankan menjadi bukti keberhasilan PKH.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bogor, Budi Ariyanto mengatakan, PKH di Kabupaten Bogor sejauh ini telah memberikan manfaat dampak besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu, baik kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraannya.

“Dampak dari PKH telah memberikan imbas ke arah yang positif, khususnya dalam program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, serta mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi pembatas di tengah isu sosial,” papar Budi saat dihubungi Indonews, Jumat (30/8/2019).

Di Kabupaten Bobor, jumah sumber daya manusia PKH dianggap sudah cukup mumpuni, dengan coordinator Kabupaten sebanyak 4 orang, supervisior 7 orang, administrator pangkalan data (APD) 16 orang dan pendamping 396 orang serta jumlah penerima manfaat sekitar 130 ribu.

Namun demikian, Bantuan sosial dari pemerintah pusat mengenai PKH ini juga tak lepas menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sebab, progam tersebut banyak tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berhubungan dengan itu, Budi berharap para pendamping sosial di Kabupaten Bogor dapat memberikan pelayanan dan tenaganya sebaik mungkin kepada keluarga penerima manfaat, agar bantuan sosial yang diberikan dapat tersampaikan sesuai dengan haknya, serta tidak salah sasaran.

“Agar tujuan kita bersama dalam penurunan angka kemiskinan di Kab. Bogor dapat tercapai sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Diakui, bahwa peran pendamping sosial PKH sangat vital, karena tupoksi mereka sebagai ujung tombak di lapngan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin atau KPM.

“Sehingga, pendamping dapat memberikan stimulan kepada para KPM agar mau berusaha, mau maju dan mandiri ekonominya,” pungkas Budi.

Rentan Disalahgunakan

Meski seolah berjalan mulus, nyatanya program PKH rentan disalahgunakan, bahkan banyak juga pendamping yang ‘bermain api’ dalam program PKH seperti di Kabupaten Probolinggo, di mana puluhan guru yang terdata sebagai penerima tunjangan sertifikasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, juga menerima gaji ganda sebagai pendamping PKH Kemensos.

Rangkap jabatan itu terungkap setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Masyarakat (LSM Lira) Kabupaten Probolinggo, melaporkan kasus tersebut ke kementerian Sosial, dan Kemenag , karena dianggap merangkap jabatan mengakibatkan kerugian negara.

Menindak launjuti temuan LSM Lira ,maka Kemenag, Dinsos Kabupaten Probolinggo menggelar pertemuan di kantor Dinsos ,yaitu di jalan A Yani, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan.
“Ada Sekitar 33 pendamping PKH yang doble job, dan tidak itu saja, PKH di Kabupaten Probolinggo banyak program PKH yang tidak tepat sasaran, ada yang memiliki mobil tetapi mendapatkan PKH, dan ada keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan program tersebut. Ini yang harus kita luruskan dan kita benahi,” ujar Samsudin, Bupati LSM Lira Kabupaten Probolinggo.

LSM Lira juga mendapat temuan dugaan adanya manipulasi data dalam Bansos PKH di Bantaeng. LSM Lira Bantaeng menilai dugaan manipulasi data ini berdampak pada penerima yang tidak tepat sasaran.

“Adapun beberapa temuan kami, salah satunya adanya warga miskin yang dinilai pantas sebagai penerima manfaat PKH, namun tidak terdaftar. Sebaliknya adapula warga yang tergolong mampu tapi tetap menerima dana PKH,” kata Ketua Pemuda LIRA Bantaeng, Yuzdanar, Jumat (9/8/2019) lalu.

“Bagi warga penerima PKH yang telah mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan UU 13 Tahun 2011, seperti yang dijelaskan dalam BAB VIII ketentuan pidana dalam Pasal 42 dan Pasal 43,” tambah pria yang yang akrab disapa Danar itu.

Pasal 42 berbunyi: “Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta”.

Selanjunya, Pasal 43 berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta”. (Bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook