Proyek di Desa/Kelurahan Jangan Terkesan Siluman

Papan proyek pembangunan di Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor

BOGOR, INDONEWS,– Saat ini, pemerintah gencar mengucurkan dana bantuan untuk desa atau kelurahan, baik itu dana desa (DD) ataupun bersumber dari APBD Kota/Kabupaten.

Berkaitan dengan itu, pengelola bantuan termasuk pihak pengerjaan proyek wajib terbuka dalam segala proses penggunaan anggaran agar masyarakat tak dibuat bingung. Bahkan, banyak juga diberitakan, kepala desa/lurah maupun pihak yang ditunjuk sebagai pengerjaan proyek seolah alergi kepada wartawan yang ingin mempublikasikan proyek atau pembangunan agar diketahui publik.

Rawannya bantuan pemerintah disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah korupsi Dana Desa. Caranya, masyarakat terlibat mulai dari perencanaan hingga realisasi penggunaan Dana Desa.

Anggota Direktorat Litbang KPK, Dicky Ade Alfarisi mengatakan, peran utama untuk mencegah korupsi Dana Desa berupa keterlibatan masyarakat. “Kalau masyarakat tidak konsen terhadap Dana Desa maka peluang untuk menyelewengkan Dana Desa itu besar. Karena dari atas agak sulit untuk mengawasi,” jelasnya saat menjadi narasumber Pelatihan Jurnalis Lawa Korupsi di Novotel Solo, Sabtu (24/8) lalu.

Dia menerangkan, perkembangan Dana Desa trennya semakin lama semakin besar. Pada 2015 total Dana Desa mencapai Rp 20 triliun, dan 2019 menjadi Rp 75 triliun.

Tahun ini, diperkirakan satu desa mendapatkan Rp 900 juta, nominalnya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung desa masing-masing, sehingga diperlukan juga tranparansi atau keterbukaan publilk agar pekerjaan tak terkesan proyek siluman.

Berdasarkan hasil audit Kemendes hampir semua desa tidak punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. “Harapannya dengan adanya pendamping bisa dibuatkan sehingga lebih terarah. Misalnya desa mau bikin desa wisata sedangkan anggaran terbatas, dengan adanya RPJM lebih mudah,” ucap Dicky.

Dari sisi pelaporan, lanjutnya, saat ini masih belum ada mekanisme untuk memastikan kebenaran laporan pertangungjawaban Dana Desa, apakah di level kecamatan atau kabupaten. Aturan Kemendagri mekanisme pada bupati/walikota. Tetapi kabupaten masih kesulitan audit internal, sehingga dalam setahun hanya satu atau dua desa yang dijadikan sampel.

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat desa, camat melakukan pengawasan melalui kegiatan fasilitasi, Badan Permusyawaratan Desa, APIP, dan BPKP. LSM juga punya peranan penting untuk mengawasi.

KPK telah melakukan kajian tata kelola Dana Desa. Kajian itu dilatarbelakangi jumlah desa banyak, wilayah besar, potensi korupsi lebih besar karena pengawasan lebih sulit, rawan ditunggangi kepentingan politis, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Beberapa daerah digunakan sebagai sampel, antara lain di Bogor, Klaten, Gowa, dan Magelang.

Dalam kajian tersebut, sejumlah permasalahan ditemukan KPK. Dari sisi regulasi, banyak regulasi belum ditetapkan, tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan Kemendes, yang bisa jadi bertentangan. Dari sisi tata laksana, siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi, APBdes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa, penggunaan dan pertangungjawaban APBDes kurang transparan, format laporan beda-beda sehingga rawan manipulasi.

Dari sisi pengawasan, pengawasan oleh inspektorat daerah kurang efektif, tidak optimal saluran pengaduan masyarakat, ruang lingkup evaluasi dan pengawasan camat belum jelas. Dari sisi SDM, lemahnya sumber daya masyarakat desa menyebabkan rentan dimanfaatkan pihak tertentu.

“Peran serta masyarakat harus lebih besar. Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, itu tugas pendamping desa, karena yang membimbing pendamping desa. Kemudian, tidak ada saluran, masyarakat mau lapor ke siapa,” paparnya.

Di samping partisipasi masyarakat, cara lainnya untuk pencegahan korupsi Dana Desa dengan meningkatkan kemampuan perangkat desa terkait pengelolaan Dana Desa. Dua hal tersebut akan memungkinkan kecurangan pengelolaan Dana Desa lebih rendah.

Di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tepatnya di RT 02/04 saat ini tengah dilaksanakan pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang didalamnya pembangunan tembok penahan tebing (TPT) oleh CV Rahayu, dengan waktu 90 hari kalender dan nominal anggaran Rp.97 juta lebih dari APBD Kota Bogor tahun 2019. Adanya pembangunan tersebut dibenarkan Makmur Sopyan, Lurah Mulya Harja.

Dalam hal ini, masyarakat pun wajib mengawasi pembangunan tersebut agar tidak muncul isu penyalahgunaan bantuan.

Sementara Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Bogor, Dida wahyudi SH juga sepakat dan mengatakan bahwa pelaksana pekerjaan yang terhimpun dalam keanggotaan Gapeksindo khususnya harus bekerja sesuai aturan dan selalu berkoordinasi dengan pihak instansi, kelurahan hingga RT/RW.

“Kita dipercaya oleh pemerintah dalam hal ini dina PUPR. Jadi kita harus transparan dalam mengelola proyek di desa atau kelurahan. Dan Cv Rahayu yang mengerjakan proyek di Kelurahan Mulyaharja adalah pelaksana yang tergabung sebagai anggota Gapeksindo,” terangnya. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook