Kinerja Disdik Kabupaten Bogor Disoroti

BOGOR, INDONEWS,– Dunia pendidikan di Kabupaten Bogor terocreng karena persoalanadanya puluhan siswa SMP terbuka 1 Cijeruk atau SMP TB 911 yang terpaksa belajar di tenda beratapkan terpal sobek di halaman rumah milik guru pamong di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya itu, guru pamong di sekolah tersebut juga harus berjuang untuk bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Tak sedikit uang yang dikeluarkannya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan para muridnya.

Menyikapi keadaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna menjelaskan, perlu meninjau keberadaan SMP terbuka tersebut, dengan alasan karena tidak berfungsinya tempat kegiatan belajar (TKB) sehingga banyak guru pamong dan guru bina tidak tahu akan tugasnya.

“Sebenarnya salah persepsi (enggak tahu) saja yang melaporkan SMPT di Cijeruk itu, si pengelola (guru pamong) ingin ada perhatian khusus intinya itu saja. Kan perhatian khusus ada regulasinya ketika memberikan bantuan (infrastruktur pendidikan), karena ini muncul kita akan tinjau apakah masih layak ada atau tidak, kita akan kaji,” katanya, Selasa (3/9/2019).
Kondisi di SMP 1 Terbuka Cijeruk ini seolah membuat wajah suram pendidikan di Kabupaten Bogor. Bahkan, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada SMP 1 Cijeruk merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Pemda harus malu. Ini membuat pikiran kami (pemerintah) terbuka dengan adanya kejadian ini,” ucapnya, kemarin.
Ia menilai bahwa memang wajib belajar 12 tahun harus benar-benar terealisasikan di Bumi Tegar Beriman demi terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

“Itu PR kita. PR kita tidak hanya bangunan, tapi SDM dan biaya operasional itu harus ada, harus dipikirkan. Karena hak warga negara mendapatkan pendidikan. Apalagi pendidikan gratis harus dikonfirmasi dengan fakta di lapangan. Jangan gratis di buku tapi di lapangan bayar,” katanya.

Dengan adanya kejadian seperti di SMP 1 Terbuka Cijeruk, Iwan langsung menugaskan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menginventarisir wilayah mana saja yang membutuhkan pembangunan sekolah. Karena dengan sistem zonasi, menurut Iwan, wilayah terpencil sudah harus mulai dibangun sekolah, agar para murid mampu mendapatkan pendidikan ditempat yang layak. Bukan beralaskan tanah, beratapkan terpal.

“Nanti Kita anggarkan sekolah terbuka. Bukan hanya revitalisasi tapi pembangunan juga. Bahkan Saya pernah bahas itu saat rapat terbatas waktu penyusunan RKPD itu,” imbuhnya.
Ia pun mengapresiasi penggagas SMP 1 Terbuka Cijeruk Cucu Sumiati yang menjadikan halaman rumahnya sebagai tempat belajar bagi 65 siswanya.

“Ini bikin kurang enak Pemda sampai ada pikiran seperti itu. Hebat luar biasa tapi ke depan harus ada action (dari disdik),” katanya.

Sementara Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan kehadiran sekolah terbuka itu untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat digapai oleh sekolah reguler atau biasa.

“SMP terbuka di Cijeruk sudah lama dan memberikan fasilitas bagi wilayah yang tidak terjangkau dengan sekolah terdekat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa memang lokasi belajar bagi para murid SMP terbuka itu bisa dimana saja, baik itu di masjid, menumpang di sekolah lain, bahkan sampai di luar ruangan. “Ini akan di lihat di lapangan buat di kaji ulang. Apa kah disana sudah ada pendidikan atau gimana. Kalau sudah ada maka SMP terbuka sudah tidak di butuhkanlagi,” imbuhnya.

Terkait dengan guru yang mengajar di sekolah terbuka, mantan Camat Ciampea itu menyebutkan bahwa seluruh guru yang mengajar di sebuah SMP terbuka itu menginduk dari SMP induknya. Untuk di SMP 1 Cijeruk, sebenarnya itu sudah ada dananya untuk membiayainya yaitu lewat dana BOS. “Jadi tidak ada alasan memungut biaya kalaupun bentuknya yayasan. Itu gurunya ada yg honor ada yang digaji lewat pemerintah yang dititipkan ke SMP induk,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa nantinya di SMP 1 Terbuka Cijeruk akan segera mendapatkan bantuan memlalui dana CSR ataupun APBD. “Kemarin kita sudah komunikasi dengan sekolah terdekat. Kalau sekolah rusak kita dorong CSR,” tandasnya.

Disentil Dewan
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengritisi kinerja Disdik Kabupaten Bogor yang juga dinilai tak tanggap mengurusi masalah infrastruktur pendidikan di Bumi Tegar Beriman.

“Secara prinsip SD dan SMP itu kewenangan Kabupaten Bogor. Mebel itu bisa minta bantuan ke provinsi. Karena, saya sering liat di kota-kota lain pada minta mebel, alat komputer, alat peraga, bahkan segala macam,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya atau karib disapa AW, Selasa kemarin.

AW menambahkan, yang penting itu mebel sama komputer karena menjadi sarana yang paling utama yang setiap harinya digunakan.

Ia berharap dengan pro aktifnya Pemkab Bogor melakukan pengajuan jangan sampai kejadian kekurangan mebel terulang kembali.

“Jadi kalau memang tidak mampu keuangan daerahnya di kabupaten, ya kita ke provinsi, ya harus Disdik Bappeda ngobrol dulu,” cetusnya.

Ketika ditanyai masalah pengadaan mebel, perlu adanya tata kelola agar penyaluran benar-benar merata. Sehingga keperluan apapun yang ada disetiap sekolah bisa teratasi.

“Mestinya menurut saya Disdik melakukan itu. Jangan hanya minta kemudian dilemparkan. jangan sampai permintaan proyek pengadaan selesai disitu, jangan fisik doang konsennya jangan hanya ke pengadaan saja, tapi kepada pemanfaatannya juga, sehingga pengawasan berjalan dilakukan,” tuturnya.

Bahkan ia mengungkapkan, masalah pemberian bantuan tidak harus berdasarkan menunggi pengajuan, Pemkab Bogor harus melakukan monitoring ke lapangan mana saja sekolah yang membutuhkan.
“Seharusnya Disdik jangan menunggu pengajuan, tapi turun kelapangan, berapa yang rusak, berapa sih yang butuh mebel, berapa sekolah yang belum punya prestasi sama sekali? harusnya mereka punya peta itu dong jangan selalu nunggu. Kenapa? karena itu kewajiban mereka jadi Disdik jangan menunggu,” pungkasnya. (bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook