Pungli di SMAN 2 Cileungsi, Tamparan bagi Dunia Pendidikan

Kepala SMAN 2 Cileungsi, Pandi

BOGOR INDONEWS,– Pemerintah telah menggelontorkan anggaran cukup fantastis untuk bidang pendidikan. Hal itu guna meringankan orangtua siswa dalam menyekolahkan anaknya serta mewujudkan sumber daya manusia yang handal.

Baru-baru ini, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengeluhkan penggunaan anggaran pendidikan Indonesia yang dinilai minim hasil. Keluhan ini tentu bukan tanpa sebab, melihat pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan di Indonesia yaitu sebesar 20% dari APBN dengan jumlah dana yang terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam 5 tahun terakhir, anggaran pendidikan selalu di atas Rp 400 triliun dengan jumlah tertinggi pada 2019 sebesar Rp 492,5 triliun. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi APBN 2019 untuk infrastruktur yaitu sebesar Rp 415 triliun. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bangsa ini.

“Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBN untuk pendidikan. Namun, kualitas pendidikan kita masih jauh di bawah Vietnam. Pada 2015, negara-negara peserta The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melaksanakan penilaian atas sistem pendidikan dari 70 negara peserta. Hasilnya, Indonesia berada pada posisi ke-62, sangat jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam (posisi ke-8) dan Singapura (posisi pertama),” katanya baru-baru ini.

Perlu diketahui, selain minim hasil, justru marak juga sekolah melakukan pungutan liar alias pungli sehingga tetap saja orangtua merasa tercekik.

Seperti halnya di SMAN 2 Cileungi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekolah yang sudah berdiri lima tahun ini melakukan pungutan sebesar Rp.5juta dengan dalih untuk pembayaran DSP, SPP, kegiatan OSIS, IQ dan seragam. Tak ayal, orangtua siswa di sekolah tersebut merasa sangat terbebani.

“Katanya pemerintah sudah mengeluarkan dana banyak untuk pendidikan. Tapi mana, kami orangtua masih saja dibebani. Saya juga harus bayar 5 juta di SMAN 2 Cileungsi. Walau itu atas dasar hasil musyawarah, tapi kan terpaksa. Mau gimana lagi,” ujar salah satu orang tua siswa SMAN 2 Cileungsi yang meminta tidak disebutkan namanya sembari menunjukan kuitansi pembayaran sebesar Rp.5 juta.

Sementara itu Kepala SMAN 2 Cileungsi, Pandi saat dikonfirmasi Indonews membenarkan adanya pungutan terhadap sekitar 300 siswa baru, sebesar Rp.5 juta. Pandi berdalih, pungutan dilakukan lantaran sekolahnya harus mengeluarkan dana untuk honorer.

“Dari 50 guru hanya ada 4 orang PNS, sisanya honorer. Nah gaji honorer ini kan sekolah yang membayar. Lalu dari mana dananya, kita juga serba salah,” ujar Pandi, Rabu (4/9/2019).

Diakui, pungutan dilakukan atas dasar kesepakatan musyawarah bersama orangtua siswa. Dia juga mengaku bahwa kutipan ini ‘haram’ serta tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi desakan biaya di sekolah mengharuskan dirinya melawan arus dengan melakukan pungli.

“Gimana lagi pak, sekolah memang membutuhkan dana itu. Saya harus mengalokasikan dana untuk menggaji guru honorer,” ucapnya.

Pukulan Dunia Pendikan

Kejadian ini ibarat pukulan telak bagi dunia pendidikan. Bagaimana tidak, Pandi sebagai kepala sekolah mengaku tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah, khususnya dinas pendidikan.
“Bantuan pemerintah untuk gaji honorer tidak memungkinkan. Dan kami harus menyiapkan uang Rp100 juta untuk tenaga honorer per bulannya. Dan itu belum mencapai upah minimal, sehingga kami terpaksa melakukan pungutan itu,” pungkasnya. (Bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook