DD Sukamakmur Diduga Dikorupsi, PUPR Jonggol Terlibat?

Penjabat Kepala Desa Sukamakmur, H. Endang Suryana, S.Ap (paling kanan)

BOGOR, INDONEWS,– Dalam salah satu program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas, sehingga pemerintah menggelontorkan biaya besar dalam bentuk dana desa atau DD.

Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD sejatinya berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari DD.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Namun sayang, bantuan tersebut masih saja disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab. Seperti halnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dana desa yang dugunakan untuk pembangunan jalan justru menggunakan aspal bekas.

Penjabat Kepala Desa Sukamakmur, H. Endang Suryana, S.Ap saat dikonfirmasi Indonews, Kamis (5/9/2019) membenarkan bahwa pembangunan jalan di Sukamakmur menggunakan aspal bekas.

“Betul, pembangunan jalan sempat pakai aspal bekas. Namun kini jalan sudah dibongkar dan diganti dengan aspal baru. Kami tidak tahu kalau itu adalah aspal bekas. Orang kecamatan juga kan tidak tahu itu aspal bekas atau bukan asli, nah orang desa juga tidak tahu itu aspal bekas,” kata Endang.

Diketahui, aspal bekas tersebut diangkut dan dikirim oleh pihat UPT PUPR Jonggol dan diganti oleh pihak pekerjaan umum (PU). “Jadi oknumnya bukan orang desa. Aspal dikirim oleh UPT dalam hal ini PUPR,” ucapnya.

Dijelaskan, aspal palsu tersebut datang pada kiriman kedua. “Jadi hari pertama pakai material atau aspal yang benar sepanjang 50 meteran, nah sisanya dikirim di hari kedua pakai barang (aspal) palsu,” tandasnya.

Dalam perkara ini, terdapat keganjilan, sesuai dengan peraturannya, seharusnya kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Namun dalam pembelanjaan di Desa Sukamakmur ini melibatkan PUPR. Sehingga aspal bekas tersebut diduga jadi ajang korupsi pihak PUPR.

Di tempat terpisah, Anggota Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Iyan Mufti mengatakan, pengadaan aspal bekas tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa di Sukamakmur telah dikorupsi.

“Misalnya untuk belanja aspal ini dianggarkan Rp2 juta, karena menggunakan aspal bekas bisa saja harganya Rp1 juta. Nah sisanya Rp1 juta lagi masuk kantong pribadi oknum. Hal ini tidak boleh dibiarkan, harus diusut tuntas,” ujar Iyan.

Lebih jauh Iyan menuturkan, dengan dibongkarnya jalan yang sebelumnya menggunakan aspal bekas tentu menyebabkan pembengkakan anggaran. “Dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab, Penjabat Kepala Desa Sukamakmur, termasuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) juga jangan cuci tangan, mereka harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Ia pun menyinggung adanya keterlibatan pihak UPT PUPR Jonggol, Kabupaten Bogor. Menurutnya, UPT PUPR Jonggol juga harus menjelaskan kepada masyarakat atas kerterlibatannya, serta menjelaskan adanya aspal bekas yang diduga dikirim pihaknya.

“Masyarakat saat ini menduga bahwa anggaran aspal tersebut jadi ajang korupsi UPT PUPR Jonggol. Sebab, masyarakat melihat bahwa aspal dianggut kendaraan UPT PUPR Jonggol. Saya pun menduga adanya aspal bekas ini merupakan permainan UPT PUPR Jonggol,” pungkasnya.

Pengawasan Lemah

Sementara itu, Kasie Pendapatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor , Febriyanti turut angkat bicara. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan di Desa Sukamakmur sehingga aspal bekas tersebut lolos dan digunakan untuk pembangunan jalan

“Dana desa merupakan uang rakyat, uang bersama, sehingga harus dipergunakan sebaik mungkin dan penuh kehati-hatian. Kami menyayangkan pengawasan lemah di Sukamakmur sehingga material tak sesuai bisa lolos bahkan bisa sampai digunakan,” jelasnya, Kamis.

Dengan demikian, imbuhnya, jelas ada pembengkakan dana, karena sudah dibelanjakan dan dipasang, ternyata harus dibongkar karena tidak sesuai bestek.
“Dalam hal ini, bagaimana pertanggunjawaban seperti TPK, BPD hingga kepala desa. Mereka harus bertanggung jawab. Lalu sejauh mana pengawasan kepala desa pada kejadian ini,” tandas Febriyanti.

Bisa Dipidana

Sesuai dengan peraturan, jika melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, oknum yang melakukan korupsi dana desa bisa dipdana .

Seperti halnya kasus korupsi dana desa di Kabupaten Purwakarta. Kepala Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Aulya Iyus Mulyadi divonis bersalah korupsi dana desa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (15/5/2019) lalu.

“Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp 50 juta subsidair kurungan 3 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Dahmi Wirda.

Aulya dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Sebelumnya ia dituntut jaksa penuntut umum selama 6,5 tahun.

Kasus itu diungkap Satreskrim Polres Purwakarta ketika dana desa tahun anggaran 2016 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 613.386.000 dikorupsi oknum kades.

Menurut penyidik, dari hasil pengecekan fisik bersama ahli, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang merugikan keuangan negara Rp 350 juta. Hasil adanya dugaan kerugian negara tersebut didapat setelah penyelidik bersama tim ahli, mengecek pekerjaan secara fisik. (Bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook