Pasca-Dilantik, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Kebingungan

Gedung DPRD Kabupaten Bogor. IST

BOGOR, INDONEWS,– Setelah dilantik pada 27 Agustus 2019 lalu, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat periode 2019-2024 kebingungan. Pasalnya, mereka tidak mendapatkan buku APBD Perubahan tahun 2019.

Meski ada beberapa anggota dewan tidak terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan itu, namun mereka merasa berhak untuk mengetahui isi APBD Perubahan yang naik hingga Rp1,456 triliun dari APBD 2019 murni Rp6,401 triliun.

“Belum ya. Mungkin nanti setelah Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Kita juga mau tahu isi APBD Perubahan itu. Karena kita juga punya fungsi kontrol terhadap penggunaan keuangan daerah,” kata Aan Triana Al Muharom, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (26/9/2019).

Aan tidak menginginkan anggaran yang naik signifikan itu, justru tidak terserap secara maksimal pada akhir tahun anggaran. “Ya harus terpakai maksimal untuk pembangunan yang nyata hasilnya,” kata dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor menaikkan anggaran belanja daerah dalam APBD Perubahan 2019 yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp1,465 triliun atau menjadi Rp7,866 triliun. Artinya naik sebesar 22,89 persen dari sebelumnya dianggarkan dalam APBD 2019 murni Rp6,401 triliun.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, kenaikan itu di antaranya dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

Selain itu, ada pula penyesuaian kebutuhan anggaran untuk belanja tambahan penghasilan pegawai bagi tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD Cileungsi.

“Karena di bulan November ada Pilkades Serentak, kita juga sesuaikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada desa dan menambah anggaran untuk kebutuhan belanja tidak terduga,” kata Ade.

Semua kebutuhan itu, kata Ade, ada di dalam komponen belanja tidak langsung yang didominasi oleh belanja gaji pegawai yakni Rp3,707 triliun naik Rp596 miliar dari dianggarkam sebelumnya Rp3,110 miliar.

Sementara pada komponen belanja langsung, lanjut Ade, dari semula dianggarkan Rp3,29 triliun, diusulkan naik Rp868,4 miliar menjadi Rp4,15 triliun atau naik 26 40%.

Ade menjelaskan, kenaikan itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan penambahan anggaran pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan sarana air bersih, di samping pengadaan tambahan truk pengangkut sampah.

“Selain itu, ada penambahan anggaran untuk pengadaan lahan untuk digunakan pembangunan fisik Jalan Bojonggede-Kemang, yang akan dilakukan tahun 2020,” kata Ade.

Dengan adanya kenaikan komponen-komponen belanja daerah itu, terdapat defisit anggaran mencapai Rp738 miliar. “Untuk menutup defisit tersebur, telah dilakukan optimalisasi komponen pembiayaan,” katanya.

Optimalisasi yang dimaksud Ade yakni penerimaan pembiayaan daerah yang semula dianggarkan Rp430,29 miliar naik menjadi Rp416,7 miliar menjadi Rp846,3 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018.

Selain itu, terdapat kenaikam target-target dalam pos Pendapatan Daerah. Dari sebelumnya ditarget Rp6,78 triliun diusulkan naik Rp1,49 triliun menjadi Rp7,12 triliun atau naik 17,26%.

Kenaikan itu, kata Ade bersumber dari kenaikam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan Rp2,55 triliun naik menjadi Rp2,64 triliun. Selain itu, dana perimbangan pun ditarget naik dari Rp3,12 triliun menjadi Rp2,310 triliun.

Sementara pada komponen pendapatan lain-lain yang sah, ditarget naik dari Rp1,21 triliun menjadi Rp1,35 triliun. “Kenaikan ini untuk mengiringi naiknya kebutuhan belanja,” kata dia. (Wan/Ist)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook