Perwakilan 32 Kecamatan Dibimbing Teknis Pengelolaan Keuangan

Peserta saat sedang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan

CIANJUR, INDONEWS,– Sebanyak 32 kecamatan se Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes (sitem keuangan desa).

Kegiatan itu dibuka langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Drs. H. Ahmad Danial M.Si., di Aula Kantor DPMD Kab. Cianjur, Kamis 25 September 2019.

Ke 32 kecamatan se Kabupaten Cianjur yang menjalani bimtek dibagi menjadi 2 gelombang. Untuk gelombang pertama, sebanyak 16 kecamatan dengan jumlah peserta 80 orang. Pada kesempatan ini, bertindak sebagai narasumber Bayu Supyandi dan Elis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bayu Supyandi dan Elis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi narasumber bimtek pengelolaan keuangan.

“Harapannya semoga bimtek pengelolaan keuangan desa bisa meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian peserta bisa mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawab keuangan desa,” ungkap Ahmad Danial, Jumat (27/9/2019)

Dia menjelaskan, secara umum gambar pengelolaan keuangan desa sesuai dasar hukum sebegai berikut: 1. UU desa no 6 tahun 2014, 2. PP no 43 tahun 2014 jo PP no 47 tahun 2015, 3. PP no 60 tahun 2014 dan no 22 tahun 2015 tentang dana desa, 4. Permendagri no 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaturan di desa, 5. Permendagri no 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, 6. Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan 7. Permendagri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,” tuturnya.

Foto bersama usai menjalani bimtek pengelolaan keuangan

Kemudian, tambah Ahmad Danial, Desa berhak: 1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, 2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, 3. Mendapatkan sumber pendapatan.

“Desa berkewajiban: 1. Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi, 4. Mengembangkan pembedayaan masyarakat desa dan 5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa,” tandasnya. (Arif Lufti)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook