Money Politic Pilkades, GMPK Siapkan Nomor Pengaduan

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait

BOGOR, INDONEWS,– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak gelombang ketiga tahun 2019 di Kabupaten Bogor rencananya akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2019 mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor Jonny Sirait mewanti-wanti pihak yang terlibat, khususnya kontestan Pilkades Serentak agar menghindari money politic (politik uang).

“Pilkades berintegritas bisa diwujudkan, yaitu pilkades tanpa praktik politik uang. Sebab, money politic merupakan salah satu modus kejahatan politik uang paling populer. KPU pun telah mewanti-wanti kepada lembaga pemantau untuk mewaspadai praktik semacam ini,” ujar Jonny, Jumat (4/10/2019).

Berdasarkan pengalaman, Jonny menyebutkan, jejaring para pelaku kejahatan politik uang jenis ini biasanya menjamur di tingkat desa. Mulai masa kampanye, mereka telah menyiapkan untuk beraksi ‘mengerjai’ para pemilih dengan cara membagi-bagikan uang menjelang proses pemungutan suara.

“Target yang paling rawan mereka sasar adalah masyarakat yang bersifat heterogen dengan tingkat ekonomi rendah. Karena itu KPU telah mengimbau kepada para pemantau agar memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat jenis ini. Kalau yang homogen agak susah (disasar),” ungkapnya.

Dikatakan, jika sudah melakukan money politic, minimal si pelaku penyerangan itu sudah mendedikasikan dirinya sebagai calon pemimpin yang berbohong, tidak baik dan hanya mementingkan pribadi atas obsesi duduk di kepala desa.

“Lalu dampaknya apa? Masyarakat bisa saja dijadikan alat, jembatan untuk meraih kursi itu. Nah setelah mendapat apa yang diinginkan, si pelaku akan lupa dengan kewajibannya sebagai kepala desa, karena dia merasa kemenangannya itu hasil dari membeli, ya dari money politic tadi,” katanya.

Jonny bersaran, panitia pilkades serentak harus lebih proaktif memantau tahapan atau proses Pilkadada Serantak untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi saat periode tertentu.

“Proaktifnya panitia, akan memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana. Selain ancaman pidana, politik uang yang memiliki kerawanan tinggi di Tanah Air meracuni kualitas proses pemilu, atau pilkades,” ujarnya

Selain kerawanan saat pencoblosan, katanya, politik uang termasuk kerawanan tertinggi harus diwaspadai dalam gelaran Pilkades Serentak. Untuk itu, Jonny mengingatkan semua pihak untuk menolak politik uang.

Menurut Jonny, praktik money politik mengindikasikan bahwa satu alasan mendasar yang mengakibatkan pertumbuhan di desa berjalan lambat karena masih mendominasinya mental unsur masyarakat yang memang masih koruptif.

“Masyarakat tidak boleh berharap memiliki pemimpin yang bersih dari korupsi, apabila masyarakat sendiri juga bersikap koruptif. Artinya, jika warga masih cenderung memilih caleg atau siapapun berdasarkan besaran uang yang dibagikan si calon, maka saat itu pula lah warga berpotensi akan dipimpin oleh pemimpin yang korup,” katanya.

“Sudah saatnya di era milenial ini kita kembali menata puzzle-puzzle kebudayaan kita. Jangan sampai kita dijungkirbalikkan dengan praktik-praktik komodifikasi. Dalam konteks pemilihan ini, kita perlu melakukan komunikasi politik adiluhung. Komunikasi politik adiluhung maksudnya komunikasi politik yang dapat berperan secara aktif dalam melakukan pemberdayaan dan mengajak masyarakat terlibat dalam proses sosial,” tambahnya.

Dikatakan, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek yang pasif dengan terpaan-terpaan kontrol sepihak, melainkan diperankan sebagai subjek aktif yang membantu dalam memelihara peradaban.

“Komunikasi politik tidak dilakukan dalam rangka pembodohan atau pembohongan publik melalui kerja-kerja manipulatif, melainkan dilakukan secara emansipatoris mengembangkan potensi-potensi masyarakat dan merawat nilai-nilai kultural yang telah menjadi roh kebangsaan kita,” katanya.

Untuk mengantisipasi adanya praktik money politic, GMPK Kabupaten Bogor sendiri membentuk tim pemantau cegah politik uang di Pilkades. Selain itu, GMPK Kabupaten Bogor menyiapkan layanan pengaduan di nomor 087878196025 (WhatsApp) dan 081213971641 (telpon SMS).

“Kalau masyarakat atau siapapun menemukan adanya kecurangan dalam Pilkades Serentak, silahkan adukan ke nomor tersebut. Nanti GMPK akan menindaklanjutinya. Bukan hanya untuk Kabupaten Bogor, namun nomor pengaduan tersebut berlaku untuk daerah lainnya,” pungkas Jonny.

Seperti diwartakan Indonews beberapa waktu lalu, sebanyak 273 desa dari 39 kecamatan akan menggelar Pilkades pada 3 November mendatang sesuai dengan penetapan bupati, bahwa bupati itu dapat menetapkan kapan pilkades akan dilaksanakan.

Adapun tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor salah satunya membentuk panitia tingkat kabupaten, yang notabene ketuanya adalah Sekda Kab. Bogor, wakil ketua oleh Kepala Dinas DPMD, termasuk anggota di dalamnya adalah kapolres, kodim, SKPD-SKPD terkait seperti inspektorat, disdukcapil, diskominfo dan SKPD lainnya.

Kemudian, imbuhnya, ada lagi panitia di tingkat kecamatan yang diketuai camat dan wakil ketuanya ialah kapolsek, koramil dan seterusnya.

Kasi Aparatur Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, M. Jamaludin, saat ditemui Indonews di ruang kerjanya waktu lalu mengatakan, idak ada biaya pendaftaran bagi calon kepala desa karena pemerintah menyalurkan bantuan Pilkades dari APBD Kabupaten Bogor melalui rekening desa, masuk APBDes.

“Satu desa tentu anggarannya berbeda, tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Per DPT atau per hak pilih yakni sebesar Rp15.000. Dan jika terjadi kekurangan, dapat dialokasikan dari APBDes,” terang Jalamudin.

Lebih jauh, ia menjelaskan, untuk bantuan pengamanan pilkades nanti, ada bantuan hibah dari pemda, yang diberikan kepada kapolres dan kodim melalui MoU bantuan hibah pengamanan. (Bon/Red)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook