Soal DAK, Disdik Kabupaten Bogor Jangan “Aji Mumpung”

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS,– Tahun 2017, SDN Caringin 01, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan bantunan Dana Rehab. Tahun ini pun SDN tersebut juga mendapatkan Dana Rehab, dimana kedua proyek tersebut dikerjakan secara swakelola yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Namun bantuan tersebut janggal. Pasalnya, kurun waktu dua tahun mendapatkan DAK, pengerjaannya masih di titik yang sama, sehingga bangunan yang masih layak diperbaiki lagi agar bantuan dapat direalisasikan, meski diduga tak terserap dengan baik.

Sementara itu, Kasie Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dedi mengatakan, dalam menentukan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) DAK, pihaknya di Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD memasukkan usulan nama-nama sekolah yang sudah mengajukan proposal permohonan bantuan dalam aplikasi Krisna Kemendikbud.

“Adapun penentuan CPCL nya diverifikasi dan ditentukan mutlak oleh pihak kemendikbud berdasarkan usulan kami dan diselaraskan dengan Dapodik Kemendikbud. Jadi kalaupun ada yang mendapat titik yang sama dalam dua tahun, sepanjang itu sudah keputusan dari Kemendikbudnya, kita tinggal melaksanakannya,” tuturnya saat dihubungi Indonews, Rabu (9/10/2019).

Padahal, tentunya kemendikbud membuat keputusan berdasarkan usulan dari dinas pendidikan. Bila tidak diusulkan, tentu sekolah yang memiliki bangunan masih layak tidak akan diberi bantuan sama. Sementara di Kabupaten Bogor, sedikitnya ada 1.500 lebih SD yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Lantas, kenapa SD Caringin 01 yang harus diusulkan?.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menuturkan, sejatinya bantuan tersebut tidak diberikan kepada SDN Caringin 01 yang masih memiliki bangunan layak.

“Di Kabupaten Bogor ini masih banyak sekolah yang menanti bantuan tersebut, tapi mengapa justru bantuan itu tidak diberikan. Ini tentunya tidak merata, bahkan bisa dibilang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lebih selektif dalam mengajukan bantuan untuk sekolah agar lebih merata dan tepat sasaran, sehingga tidak timbul kecurigaan adanya permainan dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Rawan Disalahgunakan

Jika mekanisme penyaluran bantuan seperti ini, imbuh Jonny, maka anggaran yang dikucurkan pemerintah rawan disalahgunakan. Sehingga Disdik Kabupaten Bogor sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas bantuan ini harus lebih selektif lagi.

“Jangan sampai bantuan pemerintah justru jadi ajang korupsi pihak-pihak tak bertanggungjawab. Sebab, seperti SDN Caringin 01 satu yang kembali mendapatkan anggaran, terindikasi ada praktik korupsi di dalamnya. Dan Disdik Kabupaten Bogor seolah menggunakan ‘aji mumpung’. Sehingga kami meminta penyaluran anggaran ini dievaluasi lagi,” tutur Jonny.

Terakhir, Jonny mengatakan akan terus memantau penyaluran anggaran dari pemerintah agar uang Negara tak jatuh pada tangan-tangan tikus berdasi.

“LSM GMPK yang selalu berkomitmen memerangi korupsi senantiasa hadir di tengah-tangah masyarakat memantau penyaluran anggaran. Tidak menutup kemungkinan juga persoalan di SDN Caringin 01 ini akan kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (Boni/Red)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook