Mantan Kades Nagrak “Ngemis” Dana Pembebasan Lahan Tol

Foto: Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DP3) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, S.E.M.M, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/10/2019)

BOGOR, INDONEWS,–Mental korup ditunjukan mantan Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agus. Ketika warga mendapatkan dana pembebasan lahan jalan tol di Desa Nagrak, Agus ‘ngemis’ dengan cara melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga.

“Warga yang mendapatkan ganti untung pembebasan lahan tol di Desa Nagrak dimintai sejumlah uang oleh mantan kades, jumlah yang diminta mencapai puluhan juta. Dia tidak tahu malu, apa urusannya coba memungut biaya yang bukan haknya,” ujar salah seorang warga Nagrak, Selasa (15/10/2019).

Ketika hal ini hendak dikonfirmasikan pada Agus, ia sulit ditemui bahkan tidak ada di rumah. Lalu, dugaan ini ditanyakan ke Pjs Kades Nagrak, Enang . Namun Enang mengaku tidak tahu menahu atas persoalan ini. “Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan,” katanya.

Seret Nama Camat

Bola panas dugaan pungli di Desa Nagrak pun terus bergulir hingga menyeret nama Camat Gunung Putri Juanda Dimansyah, S.E.M.M, yang kini menjabat Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DP3) Kabupaten Bogor.

Jelas saja, Juanda geram namanya dikaitkan dengan dugaan pungutan liar di Desa Nagrak. “Haram bagi saya melakukan hal itu, memungut uang yang bukan hak saya,” ujar Juanda saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2019).

Juanda sendiri bahkan tidak tahun dan kenal satu persatu warga yang mendapat ganti untung lahan tersebut.

“Saat saya masih menjabat sebagai camat dan melakukan pertemuan dengan para warga di aula kecamatan, itu hanya sebagai bentuk sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait pembayaran dan kesepakatan lainnya. Seandainya pun ada pungutan itu, pastilah sudah kena oleh tim saber pungli. Yang menyeret nama saya, itu fitnah oleh oknum tak bertanggungjawab,” ujarnya lagi.

Sedangkan warga yang mengakuy dipungut biaya oleh sang mantan kades menyatakan akan memberi bukti-bukti bahwa pungutan itu ada.

Informasi yang beredar di masyarakat, bahwa mantan kades meminta Rp40 juta per bidang pencairan. (tim/bon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook