Soal Pembebasan Lahan, Eks PPTK Lingkar Dramaga tak Becus Kerja

Foto: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) jalan Lingkar Dramaga, Remani (kiri) bersama Ketua GMPK Kabupaten Bogor Jonny Sirait

BOGOR, INDONEWS,– Skandal pembebasan lahan jalan Lingkar Dramaga, Kabupaten Bogor belum menemukan titik terang bagi masyarakat. Tak ayal, warga pun semakin geram lantaran sudah sembilan tahun menanti kejelasan dari surat tanah mereka setelah adanya pengurangan dari tanah yang dibebaskan.

Lantas, aroma kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada pembebasan lahan untuk jalan Lingkar Dramaga itu semakin tercium pekat. Sedangkan masyarakat, terus saja mempertanyakan kejelasan sertifikat atau akta jual beli (AJB) sisa lahan.

Ironisnya, mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek, Andre justru memberikan jawaban asal bunyi, bahkab tak mencerminkan layaknya pejabat. “Anggaran pemecahan lahan tidak ada ke wartawan,” ujar Andre saat dihubungi penggatinya, Rameni, Selasa (15/10/2019).

Andre pun dinilai tak becus mengurusi persoalan ini. Sebab, selama 9 tahun masyarakat menantikan biaya pembebasan lahan hingga kini belum juga terealisasi. Sedangkan Rameni menyebutkan, pengurusan pemecahan yang selama ini dia lakukan paling lambat selesai 6 bulan.

“Enam bulan selesai. Nanti kita cek. Kalau AJB bisa diproses. Sebenarnya secara khusus saya belum bicara sama pak Andre untuk masalah ini, namun penanganan secara global saya pernah,” ujar Rameni saat ditemui Indonews di ruang kerjanya.

Sebelumnya, Andre mengungkapkan bahwa anggaran pemecahan sertifikat/AJB dari sisa pembebasan sebesar Rp1 juta per bidang. Anggaran tersebut tidak terserap, makanya dikembalikan ke kasda,kemudian diajukan kembali di tahun berikutnya.
Disinyalir, Andre tidak memahami mekanisme pengurusan pemecahan lahan tersebut sehingga sampai sekarang prosesnya tertunda-tunda, dan hak masyarakat pun menggantung tidak jelas.

Andre pun kini cuci tangan atas skandal ini. “Saya tidak lagi di bagian tersebut (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, red). Coba tanyakan ke yang menggantikan saya,” ucap Andre beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua LSM GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait meminta PUPR, khususnya Andre bertanggungjawab atas penderitaan masyarakat.

“Ini sangat ironis, 9 tahun masyarakat menunggu kepastian atas tanahnya. Kami khawatir tanah masyarakat menjadi liar,” katanya.
Jonny mengindikasikan, persoalan ini terjadi lantaran ditenggarai korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat yang terlibat.

“Saya harap, pihak terkait, khususnya Kadis PUPR juga turun tangan mempertanggungjawabkan persoalan masyarakat. Kasihan lah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan bahwa usulan masyarakat yang menginginkan Jalur Lingkar Dramaga (JLD) dilanjutkan hingga dekat Kampus IPB akan diwujudkan Pemkab Bogor.

“Oleh karena itu, kita juga dalam Anggara Pendapatan Belanja Daerah -Perubahan (APBD-P) tahun 2019 telah perintahkan Dinas PUPR untuk menyusun Detail Enginering Design (DED) Jalur Lingkar Dramaga II dan membangunnya pada tahun 2020 mendatang,” ujar Ade Yasin saat melaksanakan Boling di Halaman Kantor Kecamatan Dramaga, Rabu (7/8) lalu. (Bon/Marlon)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook