Driver Online Indonesia Menaruh Asa pada Jokowi-Maruf

Dekalarasi Perdamaian FKDOI di Sanggar Prativi Building Jalan Pasar Baru Selatan No.23, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.

JAKARTA, INDONEWS,– Selain dari partai, pelantikan presiden terpilih 2019-2024 Jokowi-Maruf dibanjiri dukungan dari berbagai komunitas. Salah satunya dari Forum Komunikasi Driver Online Indonesia (FKDOI), mereka mendukung pelantikan Jokowi-Amin secara konstitusi demi Indonesia maju.

Bentuk dukungan FKDOI yakni dengan menggelar acara bertema kebijakan pemerintah terkait dengan ojek online dalam rangka menciptakan situasi kamtibnas yang kondusif, sekaligus Dekalarasi Perdamaian FKDOI di Sanggar Prativi Building Jalan Pasar Baru Selatan No.23, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Pengamat transportasi publik dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bertindak sebagai narasumber dalam acara diskusi publik itu.

FKDOI lantas menaruh asa, di periode kedua ini Jokowi dapat lebih baik lagi dalam membangun infrastruktur serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lebih maju dan unggul.

“Kami berharap kehadiran para narasumber bisa memberi motivasi dan dukungannya terhadap peserta dan tamu undangan yang hadir,” ungkap Sekretaris Jendral FKDOI, Leony Ramadhanty.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Danis T Saputra W, S.IP, M.I.P. menjelaskan tentang analisis kebijakan pengembangan ojek online, bahwa ojek online sudah menjadi bagian yang dekat dengan masyarakat, dimana dalam sistem ojek online harga adalah jantungnya.

“Pengguna ojek online mempunyai lebih dari satu aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk melihat harga yang lebih murah untuk dapat mencapai tujuannya. Jadi yang perlu diperjuangkan dalam ojek online adalah bagaimana harga bisa stabil,” papar dia.

Selain itu, imbuh Leony, Undang-undang adalah cara yang paling tepat untuk melindungi para driver dari ojek online yang mana dalam Pemerintahan pak Jokowi ojek online sudah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat sebagai transportasi yang sangat dibutuhkan dan sudah ditentukan regulasinya oleh pemerintah.

“Begitu juga system, menjadi permasalahan yang vital. Saat ini manajemen ojek online tidak boleh melakukan pemecatan sepihak pada driver. Hal itu diatur dalam permenhub nomor 12 tahun 2019,” jelas Danis.
Ia berharap, bagaimana pemerintah yang akan datang bisa mengayomi driver ojek online dalam melayani masyarakat dalam operasional.

“Harapannya, bagaimana pemerintahan ojek online dapat berdemokrasi yang baik, dan menjadi mitra pemerintah yang kritis,” pungkas Dani.

Dekalarasi Perdamaian FKDOI di Sanggar Prativi Building Jalan Pasar Baru Selatan No.23, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Sementara, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Massdes Arouffy menyampaikan, saat ini pemerintah pusat telah memberikan atensi yang lebih memadai kepada usaha transportasi online di Indonesia baik roda empat maupun roda dua.

Untuk ojek online roda dua, kata dia, hal tersebut terealisasi dengan diterbitkannya regulasi tentang “ojek” melalui Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

“Di mana di dalamnya telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan,” terangnya.

Massdes Arouffy menjelaskan, pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan turut membantu atau memfasilitasi serta memediasi upaya terwujudnya kemitraan antara operator-operator transportasi online dengan pihak pemilik lahan atau bangunan yang direncanakan untuk tempat naik-turun penumpang dan tempat kendaraan angkutan online menunggu penumpangnya.

“Ini dimaksudkan agar proses naik-turun penumpang maupun menunggu penumpang tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Khususnya di ruas-ruas jalan di area simpul-simpul transportasi seperti stasiun KA, terminal, pusat perbelanjaan dan lainnya,” kata Massdes Arouffy. (Bon/Red)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook