SDN Nanggung 01 ‘Korban’, PPK & Disdik Harus Tanggung Jawab

BOGOR, INDONEWS,– Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nanggung 01, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi korban tak bertanggungjawabnya penyelenggara pembangunan. Pasalnya, pemenang pelaksanaan pembangunan tersebut sudah ditetapkan, namun sudah sekitar tiga bulan, bahkan sudah melewati batas pengerjaan tetapi pekerjaan belum juga dimulai.

 

Menurut informasi yang dihimpun, pelaksana pembangunan tersebut, yakni CV Mughni Mahardika telah diputus kontrak, bahkan masuk blacklist (daftar hitam).

 

Sebelumnya, ada kejanggalan pernyataan yang diberikan petinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ihwal persoalan yang dialami SDN Nanggung 01.

 

Kasie Sapras Disdik Kabupaten Bogor Dedi Saripudin dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis memberikan pernyataan berbeda. Dedi menyakatan bahwa pengusaha tertunjuk sudah mengerjakan proyek ruang kelas baru (RKB) SDN Nanggung 01. Tetapi Atis menyatakan sebaliknya, bahwa proyek tersebut belum dikerjakan, dan akan segera dikerjakan.

 

Sementara Saeful, selaku pihak CV Mughni Mahardika menjelaskan bahwa pihaknya ‘dijegal’ Disdik Kabupaten Bogor saat akan mengerjakan proyek di SDN Nanggung 01.

 

“Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. Kemarin-kemarin kita sudah koordinasi dengan dinas pendidikan dan kita siap mengerjakan, tapi kita ditahan saat mau kerja. Kita juga bingung apa kesalahan kita. Kita sudah mau mengerjakan, tapi dinas pendidikan menahan. Ini ada apa?” ujar Saeful saat dihubungi belum lama ini.

 

Disinggung soal telah diblaklist, Saeful membenarkan bahwa pihaknya masuk daftar hitam karena alasan disdik proyek belum dikerjakan.

 

“Kita bingung, alasannya kita diblacklist karena proyek tidak dikerjakan. CV Mughni diblacklis. Tapi dinas juga bilang bahwa kita enggak diblacklist, hanya putus kontrak saja. Kontraktor belum menerima surat blacklist dari disdik. Ini belum beres sebenarnya, titik finalnya bulan November,” ungkap Saeful.

 

Ditegaskan, bahwa pihaknya sudah ke lokasi untuk mengerjakan proyek. Tapi ditahan oleh dinas karena ada persoalan di lapangan.

 

“Kalau kita diblacklits saya mau somasi alasannya apa diblacklist. Kita juga belum tanda tangan. Ini pemutusan sepihak. Kita dipanggil ke dinas enggak, di lapangan mau kerja ditahan,” pungkasnya.

 

Sementara itu, saat dimintai keterangan atas pernyataan pihak CV Mughni, Kasie Sapras Disdik Kabupaten Bogor Dedi Saripudin saat dihubungi Senin 28 Oktober 2019 menjelaskan, CV. Mughni Mahardika sebagai pelaksana pembangunan RKB SDN Nanggung 01 Kec. Nanggung dengan SPMK tertanggal 5 Agustus 2019 tidak juga memulai pekerjaan di lokasi.

 

“Setelah kami panggil tanggal 6 September (berikut dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Kerja) pada kenyataan di lapangan tidak juga dimulai pekerjaan. Kemudian tanggal 26 September 2019 kami panggil lagi, langsung kami hadapkan dengan Pa Sekdis dan menyatakan kesanggupan, tetapi kembali tidak ada kegiatan di lapangan,” jelas Dedi.

 

Ia menambahkan, berdasarkan sidak yang dilakukan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Bogor, hingga tanggal 1 Oktober 2019 ke lokasi, makin meyakinkan bahwa di SDN Nanggung 01 tidak juga ada pekerjaan.

 

“Kami menginstruksikan untuk diadakan rapat koordinasi dengan pihak inspektorat dan ULP untuk membahas hal tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019. Dari hasil Rapat Koordinasi itulah disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tidak juga dapat dilaksanakan CV. Mughni Mahardika, sehingga dapat diputus kontrak oleh PPK dan dapat diberikan Surat Rekomendasi Daftar Hitam yang nanti akan diputuskan oleh APIP, dalam hal ini pihak Inspektorat.”

 

“Sebagai tindaklanjut pada tanggal 14 Oktober 2019, PPK bersama kami melakukan tinjauan ke SDN Nanggung 01. Dan dari banyak hal tersebut diatas, PPK kami yang berlatarbelakang Bidang Hukum masih mengkaji dan mempertimbangkan aspek hukum dan kondisi KBM sekolah yang kondusif. Demikian fakta yang sebenarnya kami sampaikan,” tutup Dedi.

 

Sementara itu, anggota LSM GMPK Kabupaten Bogor, Kurniawan memberikan pandangan bahwa terjadinya permasalahan ini membuktikan pihak penyelenggara pendidikan Kabupaten Bogor tidak becus bekerja.

 

“Ini bisa dibilang blunder Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang menunjuk kontraktor ‘nakal’. Maka dalam perkara di SDN Nanggung 01, Disdik Kabupaten Bogor juga harus bertanggungjawab. Kami mengindikasikan, sebelumnya dalam kasus ini ada kongkalingkong, permainan antara CV Mughni Mahardika dengan Disdik Kabupaten Bogor,” ujar dia.

 

Dia menjelaskan, berdasarkan perpres 54 tahun 2010 dan seluruh perubahannya pada Pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

“Disebutkan, jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar Hitam,” katanya.

 

“Keberadaan kata sambung “dan” memunculkan kesimpulan bahwa sanksi pada peristiwa pemutusan kontrak bersifat kumulatif hingga dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum pacta sunt servanda yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku. Para pihak yang berikat janji adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian kewajiban yang diperintahkan oleh pasal 93 adalah kewajiban PPK kepada penyedia,” imbuhnya.

 

Lebih jauh dikatakan, ketika pemutusan kontrak terjadi karena kesalahan penyedia, maka PPK diperintahkan Perpres 54/2010 sebagaimana tertuang dalam kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan, menagih pelunasan uang muka atau mencairkan jaminan uang muka, menagih pembayaran denda keterlambatan dan memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam.

 

“Atas dasar itu, PPK bahkan dinas pendidikan harus bertanggung jawab agar dana yang dikucurkan pemerintah ini tetap utuh, meskipun SDN Nanggung 01 saat ini menjadi korban karena pembangunannya tertunda,” pungkasnya. (Bon/red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook