Ribuan Kepsek Ikuti Diklat Penguatan

CIANJUR, INDONEWS,– Sebanyak 1.342 kepala sekolah tingkatan TK, SD dan SMP se Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggikuti pendidikan kilat (diklat) penguatan kepala sekolah tentang bantuan pemerintah tahun 2019 di Hotel Bukit Puncak, Cianjur sejak 9 September hingga 3 November 2019.

Ketua Pelaksana, Dr. Sumardi, M.Pd mengatakan, acara terselenggara berdasarkan Permendilbud nomor 6 tahun 2018 tentang penguatan guru sebagai kepala sekolah, bahwa salah satu syarat penggangkatan kepala sekolah adalah setelah mengikuti diklat calon kepala sekolah dan memiliki STTPP.

“Bagi kepala sekolah yang telah diangkat sebelum diundangkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tersebut, maka wajib mengikuti diklat penguatan kepala sekolah untuk menperoleh STTPP penguatan kepala sekolah,” terangnya.

Dijelaskan, penyelenggara diklat adalah lembaga pengembangan dan pembedayaan kepala sekolah (LPPKS). LPPKS dapat berkerjasama dan berkordinasi dengan dinas pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dengan lembaga penyelenggara diklat (LPM) lain yang telah mendapatkan persertujuan dari dirjen guru dan tenaga pendidik.

“Dalam diklat penguatan kepala sekolah ini, sebagai penyelenggara adalah LPPKS dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Sedangkan sebagai pelaksana adalah Unpak Bogor,” tuturnya.

Diklat penguatan kepala sekolah diikuti oleh 32 kecamatan dengan jumlah peserta 1.342 kepala sekolah tingkatan TK, SD, SMP se Kabupaten Cianjur. Dalam pelaksanaannya, diklat dibagi 7 angkatan, masing-masing angkatan sebanyak 200 peserta.

“Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 9 September hingga 3 November 2019. Acara dibuka Rektor Unpak Bogor Prof. Dr. Bibin Rubini, M.Pd. Adapun materi yang diberikan yaitu kebijakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, kebijakan pemerintah daerah, penjelasan teknis diklat penguatan kepala sekolah, Teknis Analisis Manajemen (TAM), pengembangan rencana kerja sekolah, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, supervisi dan penilian tenaga pendidikan, rencana Pengembangan Kepropesi Berkelanjutan (PKB), kepemimpinan perubahan, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan sekolah berdasarkan 8 SNP,” pungkas Sumardi. (Arif Lufti)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook