Siksa Karyawan, Bos Pabrik Asal Korsel Dipolisikan

BOGOR, INDONEWS,– Seorang pekerja bernama Linda Fitriani  asal Cianjur, Jawa Barat yang bekerja di sebuah pabrik pembuatan Paper Bag atau Tas dari bahan kertas mengaku mendapat perlakuan tidak baik oleh pimpinan perusahaan seorang Warga Negara asing asal Korea Selatan (Korsel).

“Korban mengaku telah menerima penyiksaan baik dalam bentuk verbal maupun tindakan berupa pemukulan terhadap korban yang menyebabkan korban harus menderita luka-luka di wajah dan trauma atas kejadian yang dialaminya,” terang perwakilan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor Imam Rusmana yang juga Ketua BPPH.

Korban menyampaikan, pemukulan yang terjadi pada Kamis 31 Oktober 2019 di kantor dipicu karena korban menyampaikan laporan atas hasil audit perseroan kepada pelaku, dan meminta agar pelaku dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan audit yang telah selesai dilakukan.

“Namun dikarenakan hasil audit tidak seperti yang diinginkan oleh pelaku, maka pelaku berkeberatan untuk membayar tagihan tersebut dan melampiaskan kekecewaan tersebut kepada korban dengan melakukan pemukulan terhadap korban sebagaimana yang terlihat di dalam rekaman CCTV,” tutur Imam.

Korban yang sudah bekerja selama lima belas tahun sebagai HRD di perusahaan tersebut mengaku, tindakan yang dilakukan oleh pelaku bukanlah untuk pertama kalinya, melainkan sudah tindakan yang terjadi berulang-ulang, baik kepada korban maupun kepada karyawan lain yang bekerja di sana.

“Dan atas tindakan pelaku yang sudah kesekian-kalinya tersebut, maka korban langsung melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Putri pada hari yang sama sesuai dengan tanggal kejadian,” ucapnya.

Atas kejadian yang dialami oleh korban, maka untuk menjaga dan melindungi haknya sebagai warga Negara, korban kemudian merasa perlu didampingi oleh pengacara dan kemudian menunjuk serta memberikan kuasa kepada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Imam Rusmana S.H., Yohanes Mahatma Pambudianto S.H., dan Yusuf Munandar S.H.

Tim kuasa hukum untuk kemudian menjelaskan, bahwasannya kejadian penyiksaan terhadap karyawan bukanlah hal yang pertama dilakukan oleh pelaku, melainkan sudah tindakan yang kesekian kalinya dialami oleh korban, dan bahkan ternyata pada faktanya bukan hanya korban saja yang mengalami hal tersebut melainkan karyawan-karyawan lainpun ternyata pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti korban, namun tidak semua berani melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian atau bahkan telah selesai melalui jalur perdamaian.

Menurut tim kuasa hukum, korbanpun pernah melaporkan pelaku atas kejadian yang sama dikantor Polisi Resort Bogor Kabupaten pada 23 Agustus 2018 berdasarkan surat laporan polisi yang telah diterima oleh kuasa hukum.

“Namun demikian, sangat disayangkan bahwa laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh korban tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, dan atas hal itu maka kuasa hukum akan mengambil upaya hukum dengan menanyakan kembali kejelasan laporan tersebut dikarenakan korban belum pernah melakukan pencabutan surat laporan tersebut,” tegas Imam.

Imam Rusmana menyampaikan bahwa sebenarnya perbuatan pelaku sudah secara jelas dapat dikatakan melanggar Pasal 351 KUHP dan oleh karenanya pelaku sudah patut dinyatakan sebagai tersangka, terlebih hal ini terjadi berulang kali khususnya terhadap korban.

“Dan mengenai status korban sebagai warga negara asing bukanlah sebagai hambatan atau penghalang yang bersangkutan memeiliki hak khusus atau hak istimewa di negara ini, karena sudah secara jelas Pasal 2 KUHP telah menyatakan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di Indonesia, yang berarti termasuk didalamnya warga negara asing,” pungkas Imam.

Yohanes Mahatma menambahkan, tindakan yang dilakuan secara berulang oleh pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar kiranya hal itu dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak kemudian hal ini kembali menimpa pekerja lain yang bekerja disana, dan tidak menutup kemungkinan perlu didalami kembali mengenai aspek hukum perseroan terbatas atas kepemilikan saham para pemegang saham dan pengurus perseroan yang keduanya adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan asing termasuk didalamnya kembali perlu dikaji dalam aspek hubungan industrialnya.

“Atas kejadian ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya tindakan penutupan pabrik serta pelaporan kepada imigrasi agar dapat melakukan pemulangan kepada pelaku ke negara asalnya. Namun atas hal tersebut, agar pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat tetap menjaga hak para karyawan mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara maupun sebagai buruh perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Dengan telah dilaporkannya perkara ini di kantor polisi, imbuhnya, maka kuasa hukum meminta dan mempercayakan kepada seluruh pihak terkait agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam BPPH PP Kabupaten bogor akan terus mengawal perkara ini sampai dengan korban yang telah melapor maupun korban lain yang akan melapor tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook