Ada Kejanggalan di Proyek Pembangunan Kecamatan Leuwiliang

Proyek pembangunan kantor Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS,– Proyek pembangunan kantor Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor menuai polemik. Pasalnya, pekerja proyek tersebut tidak dilengkapi alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, proyek dengan anggaran Rp 6 milyar lebih tersebut dinilai janggal karena tidak mencantumkan kapan dimulai dan berakhirnya proyek.

Ketika kejanggalan tersebut dikonfirmasikan kepada Candra sebagai pelaksana proyek, ia membenarkan bahwa pekerja tidak dilengkapi K3 dan pada papan proyek tidak tertera kapan proyek tersebut mulai dikerjakan dan kapan berakhirnya.

“Kami sudah beberapa kali menegur, tapi memang pekerjanya susah dikasih tahu,” ucap Candra dengan ketus dan langsung meninggalkan para awak media, Rabu (13/11/2019).

Padahal, proyek Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan CV Ely Mahkota Mandiri itu sejatinya juga dikerjakan secara transparan dan mementingkan keselamatan kerja agar tidak muncul dugaan-dugaan minor dari masyarakat.

Ketidaktransparan dalam mengerjakan proyek pemerintah, bisa memunculkan asumsi publik bahwa anggarannya tidak terserap sebagaimama mestinya dan jadi ajang bancakan oknum di dalamnya.

“Lebih parahnya lagi, jika proses realisasi pekerjaan di lapangan banyak bermasalah tidak pernah menjadi temuan bagi penegak hukum, serta tidak menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat. Makanya wajar saja kalau publik melihat proyek yang dikerjakan tidak transparan, secara terbuka,” kata Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait.

Menurutnya, momentum seperti ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk berkoordinasi dengan para pihak dalam memikirkan bagaimana pola-pola transparansi yang seharusnya disajikan ke publik.

Terlepas dari besar kecilnya anggaran proyek, dia menekankan bahwa setiap pekerjaan atau anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dilakukan secara transparan dan efektif.

Dia mengingatkan, jangan sampai dengan berbagai keterbatasan, ada beberapa proyek yang didanai dari uang rakyat, uang negara maupun skema di luar APBN malah mubadzir.

“Dan yang tak kalah paling penting itu adalah memastikan efektivitasnya, apakah proyek-proyek yang dibangun baik dari APBN maupun skema lainnya itu memiliki implikasi ke sosial-ekonomi masyarakat,” ujar Jonny.

Dia bersaran, pemerintah perlu membuat sebuah perencanaan yang ketat dan pelaksanaan proyek atau pembangunan sejalan dengan konsep-konsep pembagunan yang dijalankan pemerintah.

“Proyek atau konsep pembangunan yang diimplementasikan harus sesuai dengan kebutuhan dan memiliki implikasi dari sisi ekonomi,” pungkasnya. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook