Komisi IV DPRD Kab Bogor, Muad Halim Dorong Kenaikan Honor TKSK, PSM dan Guru Sukwan

Muad Halim

BOGOR, INDONEWS,– Peran Tenaga Kesehjateraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kementerian Sosial tak bisa dipandang sebelah mata, peran mereka sangat penting dalam melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan di Indonesia.

Dengan peran yang begitu besar, seharusnya ditunjang dengan fasilitas dan honor yang memadai. Melihat pentingnya peran TKSK, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PDI Perjuangan, Muad Halim terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan TKSK.

“Seperti kita ketahui, awalnya TKSK adalah pekerja sosial yang direkrut Kementerian Sosial, tetapi tidak ada legalitas dan tidak ada honor, hanya mendapatkan tali asih saja. Kami prihatin dengan TKSK yang bernasib seperti itu, dan Komisi IV, khususnya PDI Perjuangan memperjuangkan TKSK supaya mendapatkan keadilan, jaminan kesehatan, dan honor layak,” tutur Muad Halim sat ditemui Indonews di Kantor DPC PDI Perjuangan, usai ia mengikuti agenda rapat rutinitas Pengurus DPC PDI Perjuangan.

Dikatakan Muad, dalam rapat rutin tersebut, PDI Perjuangan memahami betul kondisi memprihatinkan TSKS. Sehingga PDI Perjuangan bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor menginingkan adanya peningkatan honor badi TKSK.

“Kita mengusulkan untuk gaji honor TKSK dari Rp500 ribu per bulan menjadi Rp1 juta per bulan. Ini untuk TKSK yang tersebar di 40 kecamatan Kabupaten Bogor,” jelas Muad, optimis.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong kenaikan honor tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tadinya Rp100 ribu per kasus, dinaikkan menjadi Rp150 ribu per kasus.

“Kita juga akan meminta perlengkapan alat di lapangan apabila mengevakuasi korban, seperti ODGJ (orang dalam gangguan jiwa), dan sebagainya. Tak hanya itu, PDI Perjuangan bersama Komisi IV juga mendorong kenaikan upah guru honorer, dari Rp500 ribu, Rp 650 ribu, dan Rp750 ribu per bulan menjadi minimal Rp 1 juta per bulan,” tegasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu meminta TKSK meningkatkan etos kerja. Ia menegaskan bahwa dukungan TKSK terhadap pemerintah akan semakin kuat jika TKSK dapat berjejaring kerja dengan berbagai pihak baik, institusi pemerintah maupun lembaga masyarakat lainnya.

“Jejaring kerja menjadi dasar bagi TKSK yang seringkali memberikan layanan langsung kepada masyarakat, dengan jejaring kerja akan mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam mencapai tujuan,” ungkapnya.

Muad juga mengingatkan perlunya penguatan kapasitas TKSK secara berjenjang, agar mereka dapat melaksanakan fungsi dengan optimal.

Muad menyebut, setidaknya ada tiga fungsi TKSK di lapangan. Pertama, fungsi informasi dan asesmen awal, yaitu melihat langsung dan menyampaikan informasi secara cepat permasalahan sosial yang terjadi dilingkungannya, dan melakukan asesmen.

Kedua, fungsi pencegahan, yaitu melakukan kontrol terhadap kemungkinan munculnya berbagai masalah sosial serta mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya masalah sosial, termasuk mengantisipasi informasi hoak. Dan ketiga, fungsi penjangkauan, yaitu  dengan memberikan layanan kepada orang yang mengalami masalah sosial.

“Setiap kali melaksanakan kunjungan lapangan kebeberapa wilayah selalu ada TKSK. Ini sangat membanggakan saya, karena menjadi bukti besarnya komitmen dan dukungan TKSK terhadap pemerintah. Namun tentunya keberadaan mereka harus ditunjang dengan kesejahteraan. Maka kami tegaskan PDI Perjuangan dan Komisi IV akan berupaya memberikan kesejahteran itu,” pungkasnya. (bon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook