PB KAMI Intens Kawal Persidangan di Pengadilan Pesawaran

Ketua Umum PB KAMI, Sultoni

LAMPUNG, INDONEWS,- Pengadilan Negeri Kelas II Gedongtataan Pesawaran, Lampung menunda sidang atas nama Uud Pansi bin Mhd. Sanusi, terdakwa perusakan tanam tumbuh di desa Bernung, Pesawaran.
“Sidang ditunda karena pengadilan sedang ada kunjungan,” kata Nina, pengacara Uud Pansi di halaman Pengadilan Negeri Kelas II Gedongtataan, Pesawaran, Kamis (14/11/2019).
Sidang yang agendanya mendengar putusan vonis terhadap Uud Pansi ditunda hingga Rabu (20/11) mendatang.
“Ditunda hingga Rabu 20 November 2019. Jadi memang hari ini semua sidang dibatalkan,” tambah Nina.
Atas hal ini, kekecewaan pun tampak di wajah keluarga besar MHD. Sanusi, yang sengaja meluangkan waktu untuk menghadiri sidang vonis ini.
” Kami ini jauh-jauh dari Jakarta dan daerah lain, tapi ternyata sampai sini (pengadilan) baru tahu ditunda,” ujar salah satu keluarga Uud Pansi bernama Romi.
Menanggapi hal ini, ketua Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) yang sengaja mengawal permasalahan ini saat dikabarkan sidang ditunda juga terlihat kecewa.
“Ditunda ya, padahal sudah menunggu lama ya kita,” ungkap Sultoni, Ketua Umum PB KAMI.
“Harapan saya, agar hakim benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. KAMI mendukung hakim untuk bekerja profesional dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya atas perkara ini,” ujar Sultoni lagi.
Sultoni menegaskan bahwa PB KAMI secara intens akan terus mengawal permasalahan ini hingga akhir.
“PB KAMI hingga detik ini tetap solid. Saya dan rekan-rekan akan terus berada disisi keluarga sang veteran. Bagi KAMI, ini cara kami menghormati para pahlawan yang telah memerdekakan negara ini,” katanya.
Sekedar mengingatkan, Uud Pansi didakwa melakukan perusakan tanam tumbuh oleh saudara sepupunya sendiri bernama Aldani.
Sementara Uud Pansi sendiri bersikeras jika lahan itu milik ayahnya, MHD. Sanusi seorang veteran yang tinggal di Desa Bernung, Kec. Gedongtataan Pesawaran.
Banyak yang menilai, kasus ini sebenarnya tidak layak naik hingga tingkat pengadilan. Sebab ternyata alat bukti yang diajukan ternyata hanya surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bukti kepemilikan lahan serta pengakuan saksi-saksi.
Sementara perlu diketahui, PBB sendiri tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan lahan. (and)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook