Tata Kelola APBD Kabupaten Bogor Banyak Pelanggaran?

BOGOR, INDONEWS,– Menjelang satu tahun berjalannya Pemerintahan Kabupaten Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin, yang dilantik oleh Gubernur Jabar per 30 Desember 2018, masyarakat baik melalui diskusi publik maupun media sosial mengeluhkan beberapa masalah dasar kehidupan.

Admin grup facebook Surga Bogor, Susilo Utomo melakukan polling terbuka di group media sosialnya terkait apa saja yang jadi prioritas utama terkait pekerjaan pemkab yang harus segera dilakukan karena hal-hal ini sangat menjadi concen khusus masyarakat.

KTP-el menjadi peringkat tertinggi karena banyak keputus-asaan masyarakat terkait ini, karena ada yang sudah 3 tahun masih berupa surat keterangan (suket) yang merepotkan harus urus tiap 6 bulan. Kemudian dunia pendidikan juga menjadi perhatian, karena di media-media diekspose terkait banyaknya sekolah yang rusak dan banyak yang mempertanyakan kartu Bogor Cerdas harus dapat dari mana?

“Jalur tambang yang makan banyak korban, fasilitas kesehatan dan BPJS, sampah, infrastruktur jalan pun tak luput dari perhatian masyarakat. Jadi mungkin inilah sumbangsih peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan ke pemimpinnya,” kata Susilo, di Bogor, Kamis (18/11/2019).

Mengutip pernyataan dari salah satu anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor, Mulyadi, ia mempertanyakan tata kelola APBD Kab Bogor yang diduga terjadi banyak pelanggaran. Sebab dia melihat beberapa pembangunan fisik di wilayahnya ada ketidakberesan.

“Beliau hanya ingin melihat anggaran di Kabupaten Bogor itu yang milik warga bisa dikelola oleh pemkab dengan baik, terlebih APBD Kabupaten Bogor cukup besar, lebih dari 6 triliun, kalau dana ini dikelola dengan baik, pasti akan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” tutur Susilo.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto pun sempat menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun ini. Ditengah terpampangnya keterbatasan dan ketidakberdayaan ditengah masyarakat, bahkan statementnya sempat sangat tegas, yaitu pecat SKPD yang tidak bisa kerja.

“Masyarakat juga sangat menaruh harapan besar kepada para anggota DPRD Kabupaten Bogor bisa menjadi penyeimbang dan lebih teliti dalam mengawasi eksekutif, apalagi menjelang RAPBD 2020 jangan sampai hanya banyak program-program formalitas dalam pengajuan anggaran tapi tidak ada realisasinya di lapangan,” pungkasnya. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook