Dugaan Kekerasan di PT SPP, UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah I Siapkan Langkah

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS,– Dugaan kekerasan yang dilakukan pemilik PT SPP berinisial St (Warga Negara Asing), belum menemui titik penyelesaian, meski sang karyawati kini sudah bekerja kembali di perusahaan tersebut. Kepolisian saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan menunggu hasil visum korban terlebih dahulu.

Baca Juga: Terkait Dugaan Kekerasan di PT SPP, Polisi Tunggu Hasil Visum

Sementara UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Wilayah I Bogor, melalui Muji Toba SH., MH menerangkan bahwa UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Wilayah I Bogor tengah menyiapkan langkah guna menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Saat ini kan proses hukum sudah dan sedang berjalan, nah tinggal bagaimana nanti hak-hak karyawan itu sendiri yang jadi tanggungjawab disnaker atau dalam hal ini UPTD Pengawasan. Kemudian, apakah kasus ini akan diselesaikan secara mediator? Tentunya nanti disnaker tinggal bagaimana bergemingnya dengan pihak PT. Saya akan koordinasi dengan pimpinan agar kasus serupa juga jangan sampai terjadi kedua kalinya,” jelas Muji saat ditemui Indonews di ruang kerjanya, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Terkait Dugaan Penganiayan, Manager HRD Sebut Hanya Salah Paham

Disinggung soal fungsi satgas tenaga kerja, maka dalam kasus ini pihaknya pun akan membentuk tim untuk menindaklanjuti perkara ini.

“Satgas kan kita sudah ada, sudah menjalankan fungsinya, tapi kita juga akan membentuk tim untuk menindaklanjuti persoalan di PT SPP. Intinya dalam tim satgas juga ada penyidik, nanti kita fungsikan,” ujarnya.

Ia mengimbau bagi para karyawan yang mengalami kasus kekerasan saat kerja, agar selain ke polisi, juga melapor ke disnaker, khusunya ke pengawas sehingga nanti disnaker akan memperjuangkan hak-hak karyawan tersebut.

“Jika misalnya karayawan itu sampai di-PHK, itu tidak masalah asal haknya keluar, dan itu akan kita perjuangkan,” tegas Muji.

Baca Juga: Bos Pabrik Asal Korsel Dipolisikan

Ia menegaskan bahwa Disnaker khususnya UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Wilayah I Bogor akan menyiapkan langkah untuk menangani persoalan di PT SPP ini.

“Dalam fungsinya, disnaker juga akan memperjuangkan agar tidak ada intimidasi terhadap karyawan. Umumnya, tenaga kerja asing atau investor asing sama saja aturannya dengan warga Negara Indonesia, tidak ada yang dibedakan,” jelasnya.

“Untuk permasalahan di PT SPP, kita nanti layangkan surat dan melihat kronologisnya seperti apa, lalu kita akan tentukan langkahnya. Namun yang pasti, disnaker bisa saja melakukan inspeksi ke perusahaan dan kita panggil bos dan karyawannya untuk dimintai keterangan. Intinya lagi, disnaker akan menindaklanjuti laporan ini,” tegasnya.

Baca Juga: Usut Tuntas, Bos Asing Penganiaya Karyawan Harus Dipidana

Ditanya adanya dugaan TKA Illegal, pihaknya mengaku belum mengetahui secara angka jumlah TKA Illegal di Kabupaten Bogor, namun disnaker pernah beberapa kali melakukan deportasi terhadap TKA illegal tersebut.

“Jika ada TKA Illegal, kita juga akan kerja sama dengan Imigrasi dan mempertanyakan, kenapa ada TKA illegal bisa lolos begini. Namun secara angka saya kurang tahu pasti berapa jumlah TKA illegal yang ada di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Pihaknya lantas mengimbau kepada pimpinan perusahaan, jika ada TKA harus melaporkan ke imigrasi dan melengkapi surat-surat sesuai aturan yang berlaku. (Red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook