PPP: Pemkab Jangan Tergesa-gesa Sikapi PPE yang Sudah Rugikan APBD

PT. Prayoga

BOGOR, INDONEWS,– Aktivis media sosial sekaligus admin grup Facebook Surga Bogor, Susilo Utomo kepada Indonews menyampaikan, PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) menjadi buah simalakama untuk pemkab Bogor. Sebab, disisi lain Pemkab harus berfikir keras terkait penyelamatan perusahaan plat merah ini karena ada karyawan yang belum jelas nasibnya sampai saat ini. Disisi lain, sudah banyak dana APBD yang dipakai, tapi tidak kembali menghasilkan PAD, malah jadi tersandra dan tidak jelas rupanya.

Utomo mengutip pernyataan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan tertanggal 15 Oktober 2019 yang membenarkan adanya kerugian sekitar Rp 80 milyar dari BUMD PPE, namun masih harus menunggu hasil pasti audit dari lembaga independen.

“Iwan mengatakan bahwa momen ini harus dijadikan untuk membangun kembali PT PPE menjadi lebih baik atau hidup lagi sehingga nasib ratusan karyawannya terselamatkan. Secara pribadi Iwan tidak menginginkan BUMD ini ditutup karena Pemkab Bogor sudah banyak melakukan penyertaan modal hingga ratusan miliar rupiah,” kata Utomo, mengutpi pernyataan Iwan Setiawan, Kamis (24/10/2019) lalu.

Menurut Utomo, memang belum ada kejelasan pasti terkait nilai kerugian pasti PPE, karena ternyata terkuak kabar bahwa ada sejumlah pinjaman dari Bank Danamon yang membuat geram bupati karena tanpa seizin komisaris.

“Pengacara PT PPE Rosadi saat kita konfirmasi menyebutkan, ada empat kesalahan yang membuat bu Bupati marah, yang paling fatal adalah pinjaman uang atas nama PT PPE kepada Bank Danamon tanpa memberitahukan kepada komisaris saat itu,” ucap Susilo Utomo.

Dalam RUPS Luar Biasa pekan lalu, imbuhnya, ada dua kesimpulan. Masalah kerugian yang menyangkut pidana maka tanggung jawab direksi PT PPE, sementara yang tidak menyangkut pidana menjadi tanggung jawab direksi selanjutnya.

“Kalau kerugian perusahaan yang normal bisnis itu tanggung jawab komisaris dan direksi. Jadi untuk kembali menyehatkan PT PPE, kerugian yang menyangkut pidana menjadi  tanggung jawab direksi sebelumnya,” tambah, Utomo menirukan pernyataan Rosadi.

Utomo memandang, permasalahan ini harus menjadi pertimbangan bupati sebagai pemegang saham tertinggi di PPE untuk mencoba menyelesaikan akar masalahnya dulu sebelum tergesa-gesa membentuk pansel Dirut PPE yang baru, karena ketika akar masalahnya belum diketahui maka tidak ada efeknya dirut yang baru. Mau ngerjain apa ditengah masalah besar dan ketiadaan modal.

“Bupati Bogor Ade Yasin meminta sejumlah elemen masyarakat untuk mendukung panitia seleksi (pansel) calon direksi PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) periode 2019-2024. Ade Yasin juga mengharapkan pansel bisa bekerja profesional dalam menjaring calon direksi. Menurutnya, direksi terpilih nantinya harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini,” papar Utomo.

Lebih jauh Utomo mengatakan bahwa Bupati Ade Yasin menyatakan pendaftaran calon direksi sudah dibuka. Ade berharap bisa mengasilkan direksi yang terbaik yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Saat menggelar Rebo Keliling (Boling) di Kecamatan Cijeruk, Ade meminta agar direksi PT PPE bisa segera terbentuk. Ini mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Direksi yang baru harus bisa dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Utomo mengutip pernyatan Ade Yasin.

Utomo mengaku sudah menghubungi mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PPP yang juga ketua LSM Madaniyah, H. Lulu Azhari Lucky yang dikenal juga dengan panggilan Kijalu, Sabtu, 23 November 2019. Kijalu  menyatakan, terkait masalah PPE untuk penyelesaiannya pemegang saham mayoritas dalam hal ini Bupati Bogor atau kuasanya, jika melihat kondisi yang ada, seperti tidak adanya direksi, dan banyaknya permasalahan baik intern perusahaan juga ekternalnya, sebaiknya menetralisir permasalahan yang ada dirumuskan untuk membuat tim handal sebagai penyelamat PPE dulu dengan sifat tim adhoc dan profesional.

Kijalu

Kijalu juga meminta kepada DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah, dan fungsinya dalam bentuk pengawasan melekat dapat memberikan sarannya agar bupati jangan dulu mencari direksi baru, sebelum permasalahan yang ada selesai.

“Dan yang memungkinkan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana tupoksi dalam pengawasan melekat, mengambil inisiatif DPRD untuk menggelar pansus PPE, agar rekomendasi pansus ini sebagai tolak ukur penyeleaaian PPE ke depan” tutup Utomo memaparkan hasil konfirmasinya dengan Kijalu. (Bon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook