Awasi Ketat Realisasi APBD Kabupaten Bogor 2020

Buku Nota Keuangan tentang APBD 2020

BOGOR, INDONEWS,– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif pada Jum’at, 29 November 2019, yakni sebesar Rp 7,1 riliyun dihadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang dihadiri para anggota DPRD, unsur Pimpinan DPRD, Eksekutif Kabupaten Bogor dan tamu undangan dari berbagai elemen yang diundang untuk menyaksikan jalannya sidang paripurna penetapan APBD Kabupaten Bogor 2020.

Aktivis media sosial sekaligus admin grup facebook Surga Bogor mengatakan, harapan masyarakat semua tertumpu pada kualitas penggunaan anggaran yang ada, dan jangan sampai anggaran sebesar itu hanya menjadi sebuah bancakan orang-orang yang tidak memiliki moral, sehingga kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat.

“Anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk melakukan pembenahan di segala aspek kehidupan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, menggenjot investasi sehingga melahirkan lapangan-lapangan kerja baru dan mengentaskan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat,” jelas Susilo Utomo.

Menurut Susilo, yang menghadang Pemkab Bogor belakangan ini, yakni masih banyak sekali pekerjaan yang masih tertunda, bahkan belum dikerjakan sama sekali, sehingga banyak keluhan dari masyarakat.

“Pancakarsa sebagai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor masih harus dikritisi dari sisi pengaplikasiannya di lapangan. Konsep baik dan mulia hanya menjadi sebuah wacana dan janji palsu ketika tahapan penerapan dilapangannya masih dirasakan minim manfaatnya oleh masyarakat. Strategi dan konsep penerapannya harus segera dievaluasi dari segala sisi agar sisa masa bakti yang tersedia bisa mengejar realisasinya,” katanya.

Aktivis media sosial (medsos), Susilo Utomo.

Dikatakan, revitalisasi dan perbaikan managemen keuangan BUMD pun harus terus menjadi perhatian, karena penyertaan modal besar dari uang rakyat yang bersumber dari APBD harus tepat sasaran menjadikan tambahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, yang diketahui permasalahan BUMD Kabupaten Bogor sangat pelik.

“PT. PPE dengan segala permasalahan internalnya akhirnya menyeret kerugian besar pada APBD. Ini harus dituntaskan dulu sebelum adanya seleksi dirut baru, karena permasalahan-permasalahan hukum terkait kerugian APBD harus tetap didorong untuk diusuttuntas oleh para penegak hukum, atau ketika memang hasil audit keuangan PPE sudah ada hasilnya, kenapa tidak kita mendorong keterlibatan KPK dalam masalah ini? ujarnya.

Susilo menambahkan, persoalan lainnya, yakni mangkraknya proyek hotel PT. Sayaga Wisata yang juga dananya bersumber dari penyertaan modal APBD yang dianggap sangat menyakiti hati masyarakat.

“Dana sebesar Rp 67 miliar yang sudah dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui mekanisme penyertaan modal tahap kedua pada November 2018 pun serasa sia-sia jika melihat kenyataan lapangan sampai hari ini,” tuturnya.

“BUMD Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Tegar Beriman yang seharusnya menjadi solusi pembiayaan masyarakat, sampai hari ini pun belum maksimal kontribusinya bagi masyarakat, malah beberapa hari ini pemberitaan media memperlihatkan banyaknya masyarakat yang terjebak pola rentenir dan pinjaman online,” tuturnya.

“Sekali lagi sebagai masyarakat biasa, kita semua hanya bisa menaruh harapan kepada para pemangku kepentingan agar bijak dalam penggunaan anggaran. Masyarakat Kabupaten Bogor sudah terlalu lelah menunggu terealisasinya cita-cita mulia menjadikan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia dan sejahtera masyaraktnya. Selamat bekerja Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat ditemui di Kantor DPRD mengatakan, pihaknya sudah meneliti secara maksimal dan memberikan porsi anggaran ke eksekutif.

“Pembahasan terkadang alot. Kemudian terkait beberapa anggaran yang kami minta untuk dipangkas dan dialihkan ke program-program lain yang lebih prioritas sesuai harapan masyarakat, inilah hasil maksimal yang dapat dilakukan oleh DPRD. Kami sudah mempelajari mekanisme anggaran sampai ke 3 tahun belakang, agar kami bisa teliti dalam menentukan nilai anggaran supaya tidak lagi terjadi anggarannya ada, tapi kegiatannya tidak ada alias anggaran formalitas atau siluman,” ujarnya.

Rudy berharap, DPRD Kabupaten Bogor selalu konsisten menjalankan fungsi pengawasannya. Dia juga sangat mengharapkan dukungan peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi terkait penggunaan anggaran agar semua berjalan efektif.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi saya sangat yakin jika anggaran ini dipergunakan efektif dan tepat sasaran. Maka masyarakat sedikit banyak akan mulai merasakan perubahan yang berarti walaupun belum semua harapan bisa terealisasi karena terbatasnya nilai anggaran,”pungkas Rudy. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook