Bantuan Motor Sampah di Kabupaten Bogor Dipertanyakan

Motor pengangkut sampah yang terparkir di SMPN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BOGOR, INDONEWS,– Pembahasan persoalan sampah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memang tidak ada habisnya. Pemerintah daerah maupun provinsi pun telah berupaya mengatasi persoalan sampah ini.

Di Kabupaten Bogor, motor sampah diberikan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Namun, belakangan mencuat isu bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan.

Akibat ketidakjelasan penyerahan bantuan motor sampah tersebut, tahun lalu ada tiga pemerintah desa yang menuntut Pemprov DKI Jakarta karena karena truk sampah tersebut melintasi jalan wilayah desa, sehingga desa meminta truk sampah, bank sampah dan mobil ambulance sebagai sebagai kompensasi. Namun faktanya, mobil ambulance malah diberikan ke puskesmas-puskesmas. Sehingga pemdes pun protes saat itu.

Lantas pada bulan November kemarin, Kabupaten Bogor kembali mendapatkan bantuan motor sampah roda 3 sebanyak 40 unit untuk menunjang kebersihan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pembagian Motor Sampah ini diketahui atas dorongan anggota DPR RI dapil Bogor dari Partai PDIP, Adian Napitupulu

Dalam pembagian tersebut Adian berharap agar masyarakat dapat mengunakan semaksimal mungkin untuk kebersihan lingkungan sekitar.

“Saya berharap motor sampah ini digunakan masyarakat semaksimal mungkin untuk kebersihan lingkungan sekitar,” ujar Adian saat serah terima bantuan motor sampah, di lapangan bulutangkis Perumahan Pondok Sukahati Indah, Cibinong, Kamis (7/11/2019) lalu.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, motor sampah tersebut salah satunya terparkir di SMPN 1 Cileungsi, bukan di kecamatan. Tak ayal, muncul dugaan bahwa motor ini dikuasai pihak sekolah hingga akhirnya dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala SMPN 1 Cileungsi, Oman, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini diturunkan tidak menjawab.

Sementara Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menjelaskan, bahwa pembagian motor sampah ini memperioritaskan kecamatan yang padat penghuni.

“Awalnya motor sampah digadang-gadang akan sangat efektif untuk mengangkut sampah di perkampungan yang padat penduduknya. Namun, belakangan ini ada masyarakat yang mempertanyakan bagaimana mekanisme penggunaan kendaraan sampah dan siapa pihak yang bertanggungjawab untuk merawat serta menggunakannya. Untuk hal itu, nanti kita akan coba konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena saya tidak bisa menjawab, takut salah kan ya,” ujar Jonny.

Kendati demikian, Jonny menyayangkan kurangnya sosialisasi mekanisme penggunaan dan penyerahan bantuan motor sampah, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana seharusnya bantuan motor sampah ini digunakan.

“Masyarakat juga mempertanyakan, apa urgensi sekolah sehingga mendapatkan bantuan motor sampah, sehingga terkesan bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Ini pun sebenarnya belum jelas, apakah sekolah memang mendapatkan bantuan tersebut atau gimana. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan konfirmasi ke DLH,” kata Jonny.

Jonny menandaskan bahwa tahun 2019 ini, Pemkab Bogor mendapatkan Rp 7 miliar dari banprov DKI Jakarta. “Hal itu dianggap tak sebanding dengan kota/kabupaten lainnya. Semisal Bekasi yang tahun ini digelontorkan Rp800 miliar dari DKI. Nah masalah ini juga nanti kita tanyakan secara detail ke DLH,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhandin juga mengatakan, jumlah anggaran bantuan untuk tahun 2020 itu sangat kecil dibanding dengan beban yang dimiliki Kabupaten Bogor. Terlebih ada beberapa program pemkab yang memiliki keterkaitan dengan DKI Jakarta.

Menurutnya, kecilnya alokasi yang diberikan DKI dikarenakan kurang tepatnya peruntukkan yang diajukan Pemkab Bogor dengan program prioritas milik DKI. Burhan menegaskan, memang bantuan keuangan semacam ini tidak bisa asal diusulkan.

Tetap harus melalui melalui proposal dan setiap kegiatan yang diajukan memiliki keterkaitan dengan DKI. “Cenderung kecil dibanding beban kita. Namun kita akan terus mencari sumber dana untuk pembangunan di luar APBD kita,” kata Burhan, Jumat (20/9/2019) lalu.

Untuk memperbaiki itu, pada tahun 2021 Burhan memerintahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menginventarisir program kegiatan yang selaras antara visi-misi Gubernur DKI dengan Bupati Bogor.

“Akan dievaluasi supaya tahun 2021 bantuannya bisa lebih tepat sasaran dan bisa diberikan lebih besar. Kita akan mengajukan permohonan dana untuk program yang ada di Kabupaten Bogor yang memiliki kaitan dengan kepentingan Jakarta. Seperti sampah, banjir dan penghijauan. Itu kan selalu jadi isu kalau musim hujan,” pungkas Burhan.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, Pemkab Bogor akan mengajukan permohonan tambahan Banprov dengan pendekatan yang akan dilakukan, yakni lebih kepada program resapan air di Kabupaten Bogor.

“Ya seperti penanganan banjir. Kita lakukan pendekatan terintegrasi dengan membenahi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, supaya tidak banjir serta membangun embung-embung air serta penghijauan di DAS Ciliwung. Pokoknya yang memang berkaitan dengan DKI,” tambah Syarifah. (Mrl)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook