Di Sukaharja, Masyarakat Harus Tebus Rastra Rp 5.000?

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi saat melakukan sidak ke Desa Sukaharja terkait adanya permasalahan pendistribusian bantuan pemerintah, Rabu (3/12/2019)

BOGOR, INDONEWS,– Di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ada sejumlah masyarakat pemegang kartu Keluarga Sejahetra hanya mendapat beras 3 liter, dan itupun harus tebus sebesar Rp 5 ribu.

Tak ayal, kabar tersebut membuat Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor (fraksi PDI Perjuangan) Mu’ad Khalim geram. Dia langsung menghubungi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Ya di Desa Sukaharja juga saya temukan, masyarakat yang punya Kartu Sejahtera, tapi kebanyakan tidak memegang, kartunya dipegang sama kordinator desa,” jelas Mu’ad kepada Indonews, Selasa (3/12/2019).

Lebih jauh Mu’ad mengatakan, berdasarkan laporan Kadinsos Kabupaten Bogor, Rustandi, di Desa Sukaharja juga didapati nama Jafar, tidak terdaftar sebagai pendamping PKH.

“Hari ini, beliau (Rustandi, red) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Sukaharja. Di sana ada beberapa kejanggalan termasuk ada salah satu anggota pendamping PKH gelap alias tidak terdaftar. Beliau juga sudah komunikasi dengan Kepala Desa Sukaharja, bu Atikah,” jelasnya.

Masyarakat menunjukan beras dan uang Rp5.000

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp 372,5 triliun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin dan rentan miskin. Dari jumlah tersebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,1 triliun untuk bantuan pangan atau yang disebut kartu sembako.

Mu’ad mengatakan, penerima kartu sembako di tahun 2020 sebanyak 15,6 juta keluarga miskin. Setiap keluarga miskin nantinya akan memperoleh bantuan sebanyak Rp 150.000 naik dari sebelumnya sebesar Rp 110.000 per keluarga.

“BPNT dievaluasi, kembali diperkuat dalam bentuk kartu sembako. Perubahannya per bulan ditingkatkan dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 ini menjadi nendang. Hal ini pernah disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat memberi paparan dalam media brefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/9/2019) lalu,” jelasnya.

Mu’ad mengaku akan terus mengawal bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum.

Masyarakat menunjukan kartu dan beras bantuan

“Kita berkomitmen agar segala bantuan dari pemerintah untuk masyarakat harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk program Beras Sejahtera (Rastra) yang telah dirubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sudah direalisasikan di daerah,” jelasnya.

Tujuan dari pemberian BPNT ini, tambah Mu’ad, untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dan memenuhi kebutuhan bahan pangan yang lebih seimbang, tepat sasaran, tepat waktu penyaluran, tepat jumlah, dan tepat administrasi.

“Sekali lagi saya tegaskan, kami akan terus melakukan pengawasan penyaluran beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di daerah. Pengawasan secara serius dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan, pengurangan bahkan korupsi dalam penyalurannya, termasuk salah sasaran. Kita tidak menginginkan orang yang tidak termasuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM) rastra dan bnpt menerima bantuan tersebut,” pungkasnya. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook