Pengerjaan Proyek Jaringan Irigasi Tegal Panjang Tidak Sesuai Spek?

Seorang pekerja proyek jaringan irigasi Tegal Panjang tampak sedang mencampur adukan. Dalam foto terlihat, pasir dicampur tanah sehingga proyek tersebut terkesan dikerjakan tidak sesuai spek

BOGOR, INDONEWS,– Guna meningkatkan kesejateraan perekonomian, khususnya di bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini tengah giat membangun saluran irigasi. Tujuannya agar masyarakat mendapat hasil panen melimpah.

Selain itu, Bupati Bogor telah mengintruksikan ke jajarannya agar Kecamatan Sukamakmur menjadi lumbung padi bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Namun sayang, upaya dari Pemkab Bogor masih saja terjegal dengan adanya oknum pengusaha yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor  untuk membangun irigasi, tapi disinyalir tidak bekerja sesuai spek, seperti halnya temuan dari wartawan di Kecamatan Sukamakmur, tepatnya di Desa Tegal Jaya, beberapa waktu lalu.

Pantauan wartawan, di lokasi tersebut terdapat pekerjaan rehabilitasi fungsi jaringan irigasi yang dikerjakan CV Keisya Gigih Perkasa. Anggaran proyek tersebut menelan biaya hingga Rp 681.799.000. dengan waktu kerja 70 hari kalender.

“Tapi sangat disayangkan, pekerjaannya terkesan asal-asalan. Cara kerjanya salah, sebab ditemukan sejumlah material, seperti pasir bercampur tanah, kemudian adukan semennya juga tidak sesuai karena tidak memakai molen, dan kedalaman pondasi juga diragukan,” ungkap salah satu wartawan saat tutur meninjau.

Saat dikonfirmasi, salah satu pekerja saat disinggung soal kejanggalan pada pasir dan adukan semen serta kedalaman pondasi, iapun mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari atasannya.

“Di sini saya hanya kuli. Bekerja sesuai perintah serta memakai material yang sudah disediakan. Terus soal kedalaman pondasi, saya tidak tahu, sebab saya baru 3 hari bekerja di proyek ini,” katanya.

Sementara kepala UPT bagian pengairan, Apis tidak merespon saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Begitu juga ketika foto hasil pekerjaan di lapangan dikirim melalui wa, tidak direspon.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait menyebutkan, kejanggalan pada proyek jaringan irigasi Tegal Panjang merupakan bukti lemahnya pengawasan oleh pihak terkait, sehingga di lapangan membuat pihak rekanan mengerjakan proyek irigasi asal-asalan. Begitu juga pihak konsultan pengawas yang saat itu tidak ada di lapangan.

“Kita berharap rekananan bekerja secara professional karena anggaran pembangunan ini merupakan uang negara, uang rakyat. Maka kita juga menyarankan jika ada rekanan yang bekerja tidak sesuai aturan PUPR agar tidak mencairkan pembayaran pekerjaan proyek,” ujarnya.

Sejatinya, tutur Jonny, PUPR melakukan evaluasi soal penunjukan rekanan. Sehingga jika ada rekanan nakal dicatat dan tidak lagi diberi pekerjaan pada anggaran tahun berikutnya.

“Kami juga meminta kepada jajaran penegak hukum agar turun langsung ke lapangan untuk melihat faktanya. Sebab anggaran yang dipergunakan bukan milik pribadi, tetapi negara yang diambil dari pajak masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak melaporkan jika ada rekanan yang mengerjakan proyek tidak sesuai spek,” pungkasnya. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook