Kadinsos Kabupaten Bogor Tampik Temuan Anggota DPRD

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bogor

BOGOR, INDONEWS,– Temuan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor (fraksi PDI Perjuangan) Mu’ad Khalim, bahwa di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ada sejumlah masyarakat pemegang kartu Keluarga Sejahetra hanya mendapat beras 3 liter serta harus tebus sebesar Rp 5 ribu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi menampik kabar tersebut.

“Jadi gini, di Kabupaten Bogor tercatat ada 355.707 keluarga miskin, jika dikalikan menjadi satu keluarga ada 4 orang berarti mencapai 1,8 juta jiwa orang miskin yang masuk data base. Dari angka tersebut tidak semua mendapatkan bantuan dari pemerintah, hanya 45 persen. Nah di Suharja sendiri, yang mendapat bantuan semestinya 862 jiwa, tapi informasi yang saya dapat ternyata dua kali lipat dari jumlah tersebut. Maka ada kesepakatan warga bahwa bantuan tersebut dibagi untuk seluruh jumlah dua kali lipat warga miskin tersebut,” jelas Rustandi saat dikonfirmasi Indonews, Rabu, 4 Desember 2019.

Ia pun mengaku tidak akan ikut campur atas kesepakatan warga.

“Kemudian hasil inspeksi mendadak yang saya lakukan kemarin, adanya informasi warga mendapat 3 liter dengan ditebus Rp5000 itu tidak benar. Dan berasnya bukan 3 liter, tetapi 9 kilogram dibagi dua,” tambahnya.

Disinggung adanya dugaan anggota PKH yang tidak terdaftar, Rustandi secara tegas mengatakan bawha anggota PKH di Desa Sukaharja semuanya terdaftar.

“Kabar anggota PKH tidak terdaftar itu juga tidak benar, semua terdaftar. Ya kalau ada informasi seperti itu, silahkan laporkan ke saya, biar saya tindak. Yang jelas dari hasil sidak kemnarin, saya tidak menemukan pelanggaran secara terstruktur. Silahkan laporkan jika ada oknum yang bermain, akan saya tindak,” ujarnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor fraksi PDI Perjuangan Mu’ad Khalim mendapat informasi dugaan adanya pelanggaran penerimaan bantuan dari pemerintah. Dia pun mengaku langsung menghubungi Kadinsos Kabupaten Bogor, Rustandi untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Ya di Desa Sukaharja juga saya temukan, masyarakat yang punya Kartu Sejahtera, tapi kebanyakan tidak memegang, kartunya dipegang sama kordinator desa,” jelas Mu’ad, Selasa (3/12/2019).

Lebih jauh Mu’ad mengatakan, berdasarkan laporan Kadinsos Kabupaten Bogor, Rustandi, di Desa Sukaharja juga didapati nama Jafar, tidak terdaftar sebagai pendamping PKH.

“Beliau (Rustandi, red) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Sukaharja. Di sana ada beberapa kejanggalan termasuk ada salah satu anggota pendamping PKH gelap alias tidak terdaftar. Beliau juga sudah komunikasi dengan Kepala Desa Sukaharja, bu Atikah,” pungkasnya. (Ris)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook