Karut Marut Proyek Anggaran Bantuan Propinsi di Kabupaten Bogor

Proyek jalan menuju destinasi wisata Barengkok-Pabangbon

BOGOR, INDONEWS,– Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat, bahkan Indonesia, sehingga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat dibawah pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil dalam rangka percepatan pembangunan nasional.

Kabupaten Bogor mendapatkan beberapa titik pembangunan dengan sumber dana dari Banprop Jabar yang terlihat mencolok dan masalahnya mencuat adalah proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor pimpinan Subiantoro.

Aktivis media sosial sekaligus admin grup facebook Surga Bogor, Susilo Utomo menyebutkan, proyek jalan menuju destinasi wisata Barengkok-Pabangbon senilai Rp.12.581.977.000 juga masih berlangsung. Padahal Kepala Dinas PUPR sudah beberapa kali mengeluarkan statemen bahwa PUPR atas rekomendasi TP4D melihat progress kerja lapangan akan memutus kontrak dan memblacklist perusahaan atas nama PT. Bumi Siak Makmur (BSM).

Dihubungi Susilo Utomo, PT. BSM melalui perwakilannya, Ajat menyatakan bahwa memang bukan hanya faktor teknis, tapi non teknis juga mempengaruhi telatnya pengerjaan proyek ini.

“Pertama kami melakukan pekerjaan ditengah pekerjaan lain di jalur yang sama, pada akhirnya ketika kami ingin memobilisasi material dan alat cor itu, terkendala akses jalan yang hanya satu-satunya sehingga kami akali dan akhirnya menambah biaya dengan memakai kendaraan lebih kecil dengan sistem oper kendaraan,” jelas Ajat.

“Kami belum seperak pun menerima uang muka pengerjaan. Padahal kami sudah maksimal mengerjakan proyek ini, bahkan untuk mencapai progress sampai ke tahap pencairan uang muka pun sudah rugi karena besarnya biaya yang dikeluarkan. Intinya kami minta keadilan saja terhadap Dinas PUPR yang sudah melakukan pemutusan kontrak kepada kami dan berimbas pada pengerjaan yang tidak selesai. Tapi kami tetap berusaha membuktikan sesuai komitmen kami kepada Pemkab Bogor untuk meminta waktu sampai tanggal 25 Desember 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Urusan administratif apalagi terkait hak jika tidak dibayarkan maka akan kami tempuh jalur hukum, dan secepatnya kami akan bersurat ke DPRD untuk audiensi untuk meminta bantuan dan solusi bagaimana menyikapi hal ini,” tutup Ajat yang disampaikan kembali oleh Susilo Utomo kepada Indonews.

Tokoh masyarakat Desa Pabangbon, Iik Kusmana ketika diminta pendapatnya menyatakan bahwa dirinya mewakili masyarakat menyayangkan jika proyek ini dihentikan.

“Akses mobilitas masyarakat akan terganggu, apalagi sudah banyak lubang galian sana sini yang membahayakan pengguna jalan. Ini bisa menimbulkan reaksi masyarakat dan mengganggu aktivitas wisatawan menuju tempat wisata, jangan salahkan kalau masyarakat demo terkait hal ini,” ujar Iik.

Dia meminta Dinas PUPR untuk jernih menilai, apalagi jika dana banprop ini kembali ke propinsi, belum tentu anggaran tahun depan diberikan lagi.

“Terus gimana dong kondisi jalan ini? Alhamdulillah saya coba komunikasi ke kontraktor ternyata masih berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini walaupun sumber dananya harus cari sana sini. Saya juga mengawasi kok kerjaan ini, malah kadang saya lihat itu pekerjanya sampai malam masih bekerja demi kejar target,” sambung Iik.

Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat saat ditemui menyatakan bahwa ini bukan wewenang mereka, tapi sudah menjadi wewenang dinas PUPR setempat. Namun, seyogyanya jika kontraktor masih sanggup jangan juga diputus kontrak.

“Kan masih ada jalur mediasi agar bisa menjadi solusi terbaik kedua belah pihak. Harusnya juga tim dari Dinas PUPR melakukan kajian monitoring langsung ke lapangan agar didapat data yang valid yang bisa dijadikan dasar hukum untuk mengambil sebuah kebijakan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom juga turut angkat bicara. Namun ia belum bisa menjawab karena masih ingin mendalami dan mempelajari dokumen-dokumen terkait proyek ini.

“Tapi jika kontraktor ingin audiensi dengan kami, ya silahkan saja bersurat ke kami, nanti kami tanggapi dan akan kami panggil semua pihak yang berkepentingan, apalagi jika ini sudah merugikan kepentingan masyarakat, harus kami tindaklanjuti,” katanya. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook