Pergub DKI Jakarta Nomor 177 Tahun 2019 Digugat

Direktur Eksekutif LBH Bara JP Dina Lara Butar Butar SH, MH.

JAKARTA, INDONEWS,– Peraturan Guberur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta nomor 177 tahun 2019 tentang penyetoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli digugat sejumlah warganya karena dianggap banyak merugikan.

Seperti diungkapkan Direktur Eksekutif LBH Bara JP Dina Lara Butar Butar SH, MH. Menurutnya perjanjian jual-beli tanah antara pihak penjual dan pembeli (PPJB) itu belum terjadi peralihan hak, tapi sudah dikenakan pajak bagaimana orang bisa memiliki rumah.

Tanda terima bukti pembayaran dan penerimaan berkas perkara HUM

“PPJB biasanya dilakukan karena ada alasan penghalang. Bisa karena pembeli belum bisa melakukan pelunasan atau pembayaran bertahap. Pergub tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,” jelas Dina kepada Indonews di Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

Dalam UU tersebut, imbuhnya, disebutkan bahwa pajak peralihan dilakukan saat terjadi peralihan hak, atau dalam artian bea dibayar saat terjadi jual beli, sementara PPJB belum terjadi peralihan hak. (boni/red)

 

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook