Polemik Proyek Jalan Pabangbon, DPRD Akan Panggil Dinas PUPR

Pembangunan jalan di wilayah Barengkok-Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BOGOR, INDONEWS,– Terkait dugaan mangkraknya pembangunan jalan di wilayah Barengkok-Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi III yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Sastra Winara dan Wakil Ketua Komisi III Aan Triana Almuharom meninjau dilokasi proyek. Rombongan didampingi oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya, diantaranya Nuroddin, Permadi Dalung dan Roveo Chechanova, Kamis, 12 Desember 2019.

Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bogor saat meninjau proyek jalan di wilayah Barengkok-Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang

Anggota dewan meninjau proyek jalan tersebut lantaran mendapat informasi bahwa proyek jalan mangkrak lantaran ditinggal kabur kontraktornya. Para wakil rakyat pun kaget dengan isu yang berkembang, sebab, ketika melakukan kunjungan kerja, anggota DPRD justru melihat kontraktor masih melakukan pekerjaan pengaspalan di lokasi.

Pihak pelaksana lapangan, Munajat mengaku bahwa kontraktor PT. Bumi Siak Makmur tetap komitmen mengerjakan proyek ini sampai selesai.

“Walaupun sampai hari ini kami belum bisa mencairkan dana seperak pun, tapi jujur saja faktor non teknis ini juga sedikit menghambat proses kelancaran proyek ini,” ujar Munajat.

Ia mengaku tidak berani menghentikan proyek, karena adanya ancaman warga yang mengarah ke pihaknya jika proyek tidak diteruskan.

“Apalagi kan pekerjanya banyak berasal dari masyarakat sekitar, maka saya mohon kepada bapak-bapak dewan yang terhormat untuk membantu kami menjembatani komunikasi dengan pihak Dinas PUPR,” harapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat hanya menjalankan amanah masyarakat yang mengaku resah jika proyek ini dihentikan.

“Kalau proyek berhenti imbasnya masyarakat tidak bisa nenikmati hasil pembangunan, mana galian sudah di kiri dan kanan, kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah baru kedepannya, mobil kalau tercebur bisa bahaya,” ujar Winarya.

Disebutkan, anggota DPRD tidak memihak kepada siapa pun, tapi dewa akan mencari solusi terbaik di tengah permasalahan yang terjadi.

“Kami akan panggil semua pihak yang berkepentingan, antara kontraktor dan Dinas PUPR untuk mencari jalan tengah agar di sisa waktu agar proyek ini segera diselesaikan pekerjaannya,” katanya.

Sayangnya, saat anggota DPRD melakukan kunker, tidak ada satupun perwakilan Dinas PUPR, Konsultan dan Pengawas yang hadir. Padahal undangan resmi dari DPRD sudah dilayangkan pada Rabu, 11 Desember 2019.

Di lokasi pun sempat dihubungi lewat telepon, ternyata kepala UPT Leuwiliang, Nur sedang ada acara keluarga dan tidak bisa hadir di lokasi proyek. Setelah anggota DPRD meninggalkan lokasi, baru terlihat beberapa staff UPT Leuwiliang datang ke lokasi.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Pabangbon, Iik Kusmana kepada wartawan mengatakan, proyek ini harus segera diselesaikan, karena masyarakat khawatir akan dirugikan jika pekerjaan tidak diselesaikan.

“Jalan ini akses satu-satunya menuju tempat wisata Bukit Bintang dan Pabangbon. Jika pembangunan jalan tidk selesai, bisa-bisa nanti wisatawan ilfil lewat sini dan imbasnya juga ke masyarakat yang menggantungkan usaha di sana. Intinya kami tidak tahu menahu urusan di atas, yang jelas jangan sampai proyek ini dihentikan,” ujar Iik. (red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook