Peran Aktif Masyarakat Dibutuhkan untuk Cegah Korupsi

Susilo Utomo

BOGOR, INDONEWS,– Korupsi seakan jadi kata yang menjadi momok menakutkan ditengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Demikian disampaikan aktivis media sosial sekaligus admin grup facebook Surga Bogor, Susilo Utomo kepada Indonews, Kamis (19/12/2019).

“Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini mengalami berbagai ketidakberdayaan dan keterbatasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, fasilitas pendidikan tidak memadai, pelayanan publik semrawut, infrastruktur banyak rusak dan tingkat pengangguran tinggi. Padahal Kabupaten Bogor memiliki APBD yang terhitung cukup besar, yakni di angka Rp 7,1 triliyun,” ujar Utomo.

Belum lagi, katanya, Kabupaten Bogor yang memiliki potensi pajak, wisata, tambang dan industri ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se Jawa Barat, kurang lebih mencapai Rp 3 triliyun.

“Memang sulit untuk langsung membenahi Kabupaten Bogor secara paripurna, tapi jika Pemkab Bogor serius untuk membawa Kabupaten Bogor yang lebih baik, bisa mulai dibenahi secara bertahap, diawali dengan reformasi birokrasi terhadap pejabat pemda agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) benar-benar orang yang professional dan berintigras tinggi serta berorientasi kerja keras dalam memaksimalkan potensi anggaran untuk hal-hal yang prioritas,” jelasnya.

Pemkab juga harus punya team perencanaan yang matang dan ahli dibidangnya agar ketika Kepala Daerah menentukan kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas di masyarakat, jangan sampai di tahun anggaran yang sama bertumpuk pembangunan di satu wilayah, tapi di wilayah lain tidak sama sekali, karena perencanaan adalah sebuah kunci dalam keberlangsungan pembangunan.

“Pemkab Bogor dibawah kepemimpinan Bupati Ade Munawaroh harus mulai dan memaksakan untuk melepaskan diri dari orang-orang yang selama ini memanfaatkan posisi dan jabatan strategisnya untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya sehingga mengganggu fokus pemkab dalam mewujudkan cita-citanya, karena ketika kelompok-kelompok seperti ini terus diberi ruang maka suatu saat ini yang bisa menjebak kepala daerah akhirnya melakukan tindakan diluar keinginannya dan berujung pada permasalahan baru, keberanian sangat dibutukan dalam hal ini demi sebuah pilihan, ingin tercatat sebagai pemimpin berhasil atau pemimpin yang gagal,” paparnya.

Menurut Utomo, peran aktif masyarakat pun sangat dibutuhkan untuk pencegahan penyelewengan anggaran, edukasi-edukasi terkait anggaran dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kebijakan pemkab harus diketahui secara luas oleh masyarakat agar paham dan mengerti sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemimpin baik di desa ataupun di daerah, jangan biarkan masyarakat dibuai dan hanya dibutuhkan saat kontestasi politik saja, tapi peran aktif masyarakat jika disikapi secara bijak oleh pemimpin, bisa menjadi sebuah kompas dalam menentukan arah pemerintahannya.

“Sejatinya pejabat adalah pelayan masyarakat, jangan sampai jabatan menjadi sebuah sarana untuk menjadikan dirinya raja sehingga lupa daratan melupakan masyarakat yang membayarnya, saya yakin, ketika kontrol publik kuat, maka pejabat akan takut melakukan korupsi sehingga termaksimalkannya anggaran demi sebesar-besarnya kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas pria berkaca mata itu. (Red)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook