OJK Dukung Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

CILACAP, INDONEWS,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) serta sejumlah Pemerintah Kabupaten yang ada di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Cilacap, Brebes, Purbalingga, Kendal dan Pati, untuk menggunakan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan guna percepatan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa pada acara Sosialisasi Kebijakan Obligasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap bertempat di Fave Hotel Kamis(19/12).

Lebih lanjut menurut Aman Santosa , obligasi daerah bisa menjadi pilihan utama Pemkab dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemkab juga bisa menggunakan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (Dinfra), untuk pengembangan infrastruktur. Tapi infrastruktur lain masih bisa dibangun lagi yang pembiayaan bukan dengan APBD, bisa obligasi daerah, DIRE ataupun Dinfra.

OJK siap memberi pendampingan penuh ketika Pemkab Cilacap akan menggunakan berbagai alternatif-alternatif pembiayaan selain APBD tersebut. OJK berkomitmen untuk bisa mencarikan sumber dana alternatif selain APBD untuk membangun Cilacap. OJK juga siap setiap saat ketika diminta menjelaskan, diminta memberikan keterangan, dan kami juga siap diundang untuk berdiskusi.

Selain itu, tambah Aman Santosa , pihaknya memang mendorong adanya pemanfaatan obligasi daerah di Jawa Tengah untuk percepatan pembangunan. Hal ini penting untuk membuat daerah-daerah semakin cepat berkembang dan tidak hanya mengandalkan APBD. Untuk jangka waktu bisa 5-10 tahun, misal hutang 500 M dengan jangka 5 tahun, maka setiap tahun Pemkab harus menyisihkan uang sebesar 500 juta selama lima tahun yang dikumpulin untuk jaminan pembayaran hutang diahkir tahun kelima.

Sementara itu, Bupati Cilacap H.Tato Suwarto Pamuji melalui Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Wasi Aryadi mengatakan , sebuah solusi menghadapi kondisi keuangan daerah yang terbatas, memang diakui untuk Cilacap dari kapasitas fiskal sudah memenuhi syarat , tapi untuk membangun yang tidak linier perlu dana segar, karena selama ini hanya ada dana dari APBD,DAU,DAK, dan PAD masih terbatas. Kalau membangun yang spektakuler mungkin belum mencukupi, sehingga opsi obligasi daerah seperti yang disampaikan OJK merupkan wacana baru bagi daerah. Jika nanti kelanjutanya serius untuk melangkah kearah tersebut, tetapi harus ada dua pihak yang sama-sama memahami terkait kebijakan tersebut yakni Eksekutif atau Pemkab Cilacap dan Legislatif DPRD.

Dengan demikian Eksekutif dan Legislatif seiring mempunyai keinginan yang sama untuk membangun Cilacap yang Out Of The Box dengan cara mencari sumber-sumber pendanaan yang diluar sudah biasa atau selain dari APBD, DAU, DAK .

Menurut Wasi Aryadi, sumber pendanaan dari APBD sangat terbatas sekali untuk membanguna Cilacap, padahal Bupati mempunyai cita-cita keinginannya Cilacap To be The Singapore of Java. Kemudian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah juga mempunyai keininginan untuk Mejadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan dengan opsi tersebut percepatan pembangunan di daerah akan segera terwujud, percepatan pembangunan di daerah idak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan keuangan daerah. Maka salah satu cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan memanfaatkan obligasi daerah. “Karena obligasi daerah tidak dijamin Pemerintah Pusat sehingga perlu dikaji dulu, ketika betul-betul dilaksanakan harus terjamin dengan kapasitas fiskal yang ada di Pemkab,” jelasnya. (krs)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook