Halim Yohanes: Sukses, Program Diskon PKB di Jabar Diapresiasi

Halim Yohanes

BOGOR, INDONEWS,– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bogor, Halim Yohanes mengapresiasi program dispensasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan bulan November hingga akhir tahun 2019 oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil.

Ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bogor, Rabu 8 Januari 2020, Halim menjelaskan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/443-Bapenda/2019 tanggal 01 November 2019, Gubernur Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Program Diskon PKB Akhir Tahun 2019.

“Program ini saya anggap sukses lantaran mampu menjadi daya ungkit dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor untuk meningkatkan ketaatan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Halim.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang paling besar dalam penerimaan Pajak daerah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Barat.

“Maka masyarakat atau wajib pajak yang selalu taat dalam menunaikan kewajiban membayar PKB dapat disebut sebagai para pahlawan yang memberikan kontribusi penting bagi pembangunan Jawa Barat,” ujar Halim.

Seperti diketahui, imbuhnya, diskon pajak ini diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak (orang pribadi, badan dan pemerintahan) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Program ini meliputi pengurangan pokok PKB atau pembebasan sanksi administratif berupa denda PKB, namun program tidak berlaku bagi Kendaraan bermotor baru,” jelas Halim.

Dikatakan, penetapan pajak dihitung 4 tahun (3 tahun tunggakan ditambah  1 tahun kedepan). Bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran 5 tahun atau lebih dari masa berlaku, maka dokumen yang harus dibawa antara lain, untuk balik nama: (KTP copy, STNK asli, BPKB asli, cek fisik dan kuitansi pembelian).

“Kemudian syarat untuk perpanjangan tahunan yaitu KTP asli dan STNK asli. Sedangkan untuk perpanjangan 5 tahunan, KTP asli, STNK asli, BPKB asli dan cek fisik. Program yang diberlakukan mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 ini nyatanya sukses, sehinggakami sangat mengapresiasinya,” ujar dia.

Halim mengatakan, selama sebulan pelaksanaannya, respon wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan ini baru terlihat meningkat saat memasuki pekan ketiga. Puncaknya, pada Senin (9/12/2019).

“Berdasarkan data yang kami peroleh, pada hari Senin tercatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat tinggi, yakni sebesar Rp 88,301 miliar. Sementara pada hari normal (diluar Program DU) rata-rata berkisar Rp 30 miliar-35 miliar,” katanya.

Menurut Halim, tingginya pendapatan di hari terakhir tersebut terjadi karena sosialisasi program tersebut baru diketahui oleh masyarakat secara luas menjelang akhir program.

“Kita berharap di akhir tahun 2020 program ini kembali dilakukan dan pendapatan pajaknya semakin baik juga,” pungkasnya. (bon)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook