Berdalih Pengembangan, Orangtua SMPN 1 Cileungsi Dipungut Rp 1,5 Juta

Sejumlah awak media saat mengkonfirmasi Kepala SMPN 1 Cileungsi.

BOGOR, INDONEWS,– Sejumlah orangtua di SMPN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipungut biaya Rp 1,5 juta dengan dalih untuk pengembangan sekolah, salah satunya untuk pengadaan AC.

Hal tersebut dibenarkan Kepala SMPN 1 Cileungsi Oman Saidiman. Namun ia menampik bahwa itu bukan merupakan pungutan, tetapi bentuk sumbangan. Padahal, berdasarkan Pasal 1 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah dapat menggalang dana berupa sumbangan, yakni pemberian berupa uang, barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Artinya tidak mematok harga. Namun jika dipatok harga, seperti Rp 1,5 juta, itu adalah bentuk pungutan.

“Untuk sumbangan ini, kita undang orangtua bahwa sekolah punya program, salah satunya pengadaan AC yang hanya sebagian kecil. Kemudian akhirnya, disepekati dengan dipimpin komite sekolah dan diminta anggaran Rp 1,5 juta untuk 38 ruang kelas, harga AC misalnya Rp 9 juta, ya kali 38 ruangan,” jelas Oman saat ditemui, Selasa 21-1-2020.

Oman menyebutkan, pembayaran dari orangtua dilakukan dengan cara menyetorkannya ke wali kelas masing-masing. Namun, ada indikasi, bahwa anggaran untuk pengadaan AC tersebut diambil dari tabungan siswa.

“Sebenarnya ini untuk yang mampu saja silahkan. Kalau yang tidak mampu gak mau nyumbang gak apa-apa, bahkan yang mampu juga kalau tidak mau nyumbang ya tidak apa-apa,” ucapnya.

Oman pun mengaku kecolongan ketika wartawan menunjukan bukti tabungan dari orangtua. “Waduh saya ini kecolongan, saya baru tahu,” aku Oman, saat melihat bukti tabungan.

Akibat adanya pungutan ini, orangtua banyak yang merasa keberatan karena nominal pungutan sebesar Rp 1,5 juta. Namun menurut Oman, selama hal ini ditempuh sesuai prosedur, seperti sudah hasil musyawarah dan kesepakatan orangtua, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sementara salah satu orangtua yang meminta tidak disebutkan namanya mengaku, jika tidak bisa memberikan sumbangan, maka pihak sekolah meminta agara wali murid membuat surat keterangan tidak mampu.

“Memang saya diundang dan hadir pada rapat waktu itu dan menyepakati nominal Rp 1,5 juta untuk AC. Sebenarnya saya keberatan karena itu kan uang cukup besar, namun karena takut dibully dan lainnya ya saya sanggupin saja. Apalagi, jika tidak nyumbang kita harus bikin surat keterangan miskin, kan gimana gitu ya,” ungkap dia.

Secara tegas, ia merasa tercekik dengan adanya kebijakan pungutan sebesar Rp1,5 juta tersebut. “Sebenarnya banyak juga yang gak hadir rapat, dan banyak juga loh yang merasa keberatan dengan hasil rapat ini. Saya juga keberatan harus dipungut Rp 15, juta,” tandasnya. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook