GMPK Laporkan Dugaan Pungli di SMPN 1 Cileungsi

Ilustrasi

BOGOR, INDONEWS,– Organisasi Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaporkan dugaan pungutan liar di SMPN 1 Cileungsi ke Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengatakan, laporan dibuat karena pungutan di SMPN 1 Cileungsi tidak memiliki dasar hukum, sehingga pihaknya berharap agar Saber Pungli dan lembaga lainnya melakukan langkah penyelidikan hukum.

“Unsur masalah pertama dalam laporan ini, diantaranya sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012. Sangat jelas dibedakan antara pungutan, sumbangan pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan. Juga dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, pada Pasal 10 ayat (2), penggalangan dana dan sumber pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Mendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan suatu pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat disepakati para pihak,” jelasnya, di Bogor, Selasa (28/1/2020).

Akan tetapi, imbuh Jonny, yang terjadi, SMPN 1 Cileungsi melakukan pungutan pada siswa mulai kelas 1 hingga 3 yang jumlahnya kurang lebih 1.200 siswa.

“Pungutan tersebut dengan dalih sumbangan. Dimana hasil wawancara kami, kepala SMPN 1 Cileungsi menyampaikan dari 1.200 siswa hanya sekitar 70-80 persen yang dipungut biaya sebesar Rp 1,5 juta per siswa dengan sistem dicicil, dan catatan pungutan tersebut tertera di buku tabungan siswa,” ungkapnya.

Dengan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah, pihaknya berharap agar pihak yang berkompeten, dalam hal ini Saber Pungli segera melakukan tindakan hukum dengan kewenangannya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orangtua di SMPN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipungut biaya Rp 1,5 juta dengan dalih untuk pengembangan sekolah, salah satunya untuk pengadaan AC.

Hal tersebut dibenarkan Kepala SMPN 1 Cileungsi Oman Saidiman. Namun ia menampik bahwa itu bukan merupakan pungutan, tetapi bentuk sumbangan. Padahal, berdasarkan Pasal 1 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah dapat menggalang dana berupa sumbangan, yakni pemberian berupa uang, barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Artinya tidak mematok harga. Namun jika dipatok harga, seperti Rp 1,5 juta, itu adalah bentuk pungutan.

“Untuk sumbangan ini, kita undang orangtua bahwa sekolah punya program, salah satunya pengadaan AC yang hanya sebagian kecil. Kemudian akhirnya, disepekati dengan dipimpin komite sekolah dan diminta anggaran Rp 1,5 juta untuk 38 ruang kelas, harga AC misalnya Rp 9 juta, ya kali 38 ruangan,” jelas Oman saat ditemui, Selasa 21-1-2020.

Oman menyebutkan, pembayaran dari orangtua dilakukan dengan cara menyetorkannya ke wali kelas masing-masing. Namun, ada indikasi, bahwa anggaran untuk pengadaan AC tersebut diambil dari tabungan siswa.

“Sebenarnya ini untuk yang mampu saja silahkan. Kalau yang tidak mampu gak mau nyumbang gak apa-apa, bahkan yang mampu juga kalau tidak mau nyumbang ya tidak apa-apa,” ucapnya.

Oman pun mengaku kecolongan ketika wartawan menunjukan bukti tabungan dari orangtua. “Waduh saya ini kecolongan, saya baru tahu,” aku Oman, saat melihat bukti tabungan.

Akibat adanya pungutan ini, orangtua banyak yang merasa keberatan karena nominal pungutan sebesar Rp 1,5 juta. Namun menurut Oman, selama hal ini ditempuh sesuai prosedur, seperti sudah hasil musyawarah dan kesepakatan orangtua, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Sementara salah satu orangtua yang meminta tidak disebutkan namanya mengaku, jika tidak bisa memberikan sumbangan, maka pihak sekolah meminta agara wali murid membuat surat keterangan tidak mampu.

“Memang saya diundang dan hadir pada rapat waktu itu dan menyepakati nominal Rp 1,5 juta untuk AC. Sebenarnya saya keberatan karena itu kan uang cukup besar, namun karena takut dibully dan lainnya ya saya sanggupin saja. Apalagi, jika tidak nyumbang kita harus bikin surat keterangan miskin, kan gimana gitu ya,” ungkap dia.

Secara tegas, ia merasa tercekik dengan adanya kebijakan pungutan sebesar Rp1,5 juta tersebut. “Sebenarnya banyak juga yang gak hadir rapat, dan banyak juga loh yang merasa keberatan dengan hasil rapat ini. Saya juga keberatan harus dipungut Rp 15, juta,” tandasnya. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook