Ketegasan Pemkab Bogor Tertibkan Hiburan Malam Dipertanyakan

Dankoti Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor, Daulat Harahap.

BOGOR, INDONEWS,– Dankoti Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor, Daulat Harahap mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor dalam memberantas hiburan malam. Hal itu karena maraknya hiburan malam di wilayah Bogor timur yang tidak memiliki izin, namun masih terus beroperasi.

“Sampai saat ini kami masih menyimpan tanda tanya terkait izin hiburan malam di Kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri. Seluruh tempat karaokean dan diskotik atau tempat hiburan malam di dua kecamatan itu tidak ada izin,” jelas Daulat Harahap, Selasa (4/2/2020).

Menurutnya dia, persoalan prostitusi, minuman keras dan hiburan malam harus menjadi perhatian khusus Pemkab Bogor, khususnya yang ada di Bogor Timur.

“Hal itu karena saya memastikan, seluruh tempat karaokean dan diskotik di Cileungsi dan Gunung Putri tidak memiliki izin menyelenggarakan hiburan. Adapun izin yang dimiliki hanyalah izin rumah makan dan karaoke keluarga. Walaupun ada izinnya, mereka sudh pasti melanggar aturan yang ada,” ujar Daulat.

Dikatakan, berdasarkan hasil investigasi pihaknya di lapangan, banyak juga tempat hiburan yang menyediakan minuman beralkohol dan minuman luar yang diduga tidak berlabelkan bea cukai. Bahkan mereka menyediakan dan menjajakan wanita-wanita malam seperti pemadu lagu alias PL.

“Kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor hanya memiliki kapasitas untuk melakulan teguran dan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Bogor melalui Satpol PP sebagai penegak perda untuk melakukan tindakan tegas terhadap tempat hiburan malam (THM) yang melanggar aturan, dan apabila penegak perda tidak mau bertindak, maka kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor yang akan melakukan tindakan penutupan terhadap THM yang sudah jelas-jelas melanggar aturan, walaupun kami tidak ada kapasitas ke situnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, M. Yunus PBA menambahkan, penertiban tempat hiburan mala mini juga harus menjadi perhatian khusus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor.

“Satpol PP harus bisa menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 59 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata atau perda lainnya, sebab, THM tanpa izin ini dapat merugikan Pemkab Bogor,” katanya.

Kemudian, tuturnya, Sat Pol PP juga harus mempertegas jam operasional THM yang sudah memiliki izin lengkap.

“Sat Pol PP juga harus memberikan kepastian sesuai aturan boleh atau tidak diperbolehkannya mempergunakan jasa pemandu lagu (PL), dan wajib menaati aturan jam operasional yakni. Misalnya pada Minggu dan Rabu, bisa buka mulai pukul 10:00 WIB hingga 22:00 WIB, dan hari Jumat dan Sabtu, buka pukul 10:00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Ini juga harus disosialisasikan,” tandasnya. [bn]

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook