Terungkap! Pengusaha Pariwisata di Sukamakmur Banyak Melanggar Aturan

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Beben Suhendar (kanan) saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 5 Februari 2020.

BOGOR,– Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Beben Suhendar yang pada Senin 27 Januari 2020 lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan wisata di Kecamatan Sukamakmur, mengungkapkan bahwa usaha pariwisata di wilayah Sukamakmur banyak menyalahi aturan.

“Setelah kami melakukan sidak ke lapangan, beberapa hari kemudian Komisi I mengundang empat pengelola usaha wisata, diantaranya  dari Curug Ciherang, Cipamingkis, Villa Kahayangan dan Sutomo terkait kesesuaian perizinan yang didapat di lapangan. Ternyata, masih banyak yang harus disempurnakan,” jelas Beben, Rabu (5/2/2020).

Dengan tegas, Beben juga mengungkapkan, oknum pengusaha wisata di wilayah Sukamakmur ini secara keseluruhan belum memenuhi izin usaha di beberapa item.

“Jadi masalahnya banyak, terutama di perizinan. Selain perizinan, kita juga fokus pada pajak, dimana ada 6 item yang harus dipenuhi pengelola dan tergantung jenis usahanya, seperti sarana bermain, hiburan, restoran, parkir dan lainnya. Tiga dari empat pajak parkir ternyata sudah terpungut oleh UPT Jonggol, namun nilainya jauh dari harapan,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Camat Sukamakmur tersebut.

BERITA TERKAIT: Bapenda Harus ‘Gerah’, di Sukamakmur Ada Pengusaha tak Setor Pajak

Lebih jauh Beben mengatakan, pajak parkir sesuai aturannya, 25 persen harus setor ke pemda. Namun saat ini, dari hasil pungutan di lapangan dan jika dirupiahkan, ternyata nilainya masih minim.

“Contoh di usaha Villa Kahayangan, itu harusnya mencapai Rp 340 jutaan per tahun. Nah ini nilainya masih jauh dari angka itu. Namun demikian, kita masih menghargai pajak yang mereka bayarkan, tetapi ini penting dan sedang ditinjau ulang. Artinya, kita terus pantau dan tinjau ulang kesesuaian izin dan pajak mereka,” terangnya.

Lebih jauh Beben memaparkan, khusus wisata Cimapingkis, terindikasi sebagian tempat usaha mereka ada di lahan perhutani.

“Saat sidak, perhutani menyebutkan bahwa bangunan di atas lahan perhutani ini berdasarkan PP 72 tentang kehutanan. Jadi Cipamingkis ini berlindungnya di perhutani. Nah untuk mengkaji persoalan ini, nanti kita akan melakukan penjadwalan ulang. Kita juga mengetahui bahwa LMDH Cipangkis ada Mou dengan perhutani, dan di sini izinnya belum ada. Ketika kita tanya kepada pengelola wisata Cipamingkis, mereka melemparkan jawaban bahwa izinnya ada di perhutani, dan perhutani saat ditanya soal izin, mereka tetap mengacu pada PP 72,” papar Beben.

BACA JUGA: Terkait Perizinan Kawasan Wisata Sukamakmur, Dewan Akan Panggil Pengelola

Akibat banyaknya pengusaha yang melanggar aturan, khususnya pada izin dan pajak, Beben menerangkan bahwa pihaknya akan menyerahkan laporan hasil temuan tersebut kepada Komisi III agar selanjutnya ditindaklanjuti.

“Selain itu, kita beri waktu kepada pengelola untuk melengkapi semuanya (perizinan dan pajak, red). Jika dalam waktu tertentu mereka tidak memenuhinya, maka sanksinya ditutup,” ujar Beben.

Selain itu, kata dia, Komisi I juga akan melakukan upaya serta mendorong pihak terkait untuk melakukan penutupan usaha dan membongkar bangunan jika pengelola tetap nakal atau tidak mentaati peraturan.

“Prinsipnya, mereka seharunya melengkapi perizinan dulu sebelum menjalankan usaha. Tetapi fakta di lapangan, izin belum lengkap tapi bangunan sudah berdiri dan usaha sudah berjalan. Ini yang kita persoalkan,” pungkasnya.

Mengabaikan Pajak

Sebelumnya, Kepala UPT Pajak Jonggol, Herry Gianantha ketika dikonfirmasi Indonews, Rabu 29 Januari 2020 mengatakan, bahwa para pengusaha pariwisata (hotel, villa, dan restoran) di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor mengabaikan pajak, atau tidak semua objek pajaknya dibayarkan.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan saat melaksanakan Seling (Senin Keliling). Kita data semua pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sukamakmur, ternyata pengelola atau pengusaha di sana tidak membayar pajak secara keseluruhan. Seperti hanya bayar pajak hotelnya saja. Ada juga yang hanya bayar pajak parkiran saja,” ungkapnya.

Lebih jauh Herry menjelaskan, usaha perhotelan terdapat 4 jenis pajak yang wajib dipenuhi, yakni pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame dan pajak restoran, serta bila perlu termasuk pajak genset.

“Jadi bisa 5 jenis pajak ya. Nah mereka (pengusaha hotel, red) tidak menggunakan genset, berarti ada 4 jenis pajak yang harus dibayarkan, tetapi saat ini tidak semua empat jenis pajak itu dibayar oleh si pengelola,” tegasnya.

Pihaknya berharap, dengan turunnya Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dapat membantu dalam penerimaan pajak di Bapenda.

Herry mengatakan, jika ada pengelola telat membayar pajak, maka akan dikenai sanksi didenda. “Pajak yang dikenakan kepada pengusaha hotel, villa dan restoran itu adalah pajak restoran sebesar 10 %, pajak parkir sebesar 25 %, pajak hotel sebesar 15%,” ujarnya.

“Jika pengusaha itu melanggar aturan dan telat bayar pajak, akan dikenai denda sebesar 2 % tiap bulan. Makanya kita mengimbau supaya mereka sadar dan taat pajak,” pungkasnya. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook