Wujudkan Pilkada Berintegritas, GMPK Gelar Seminar Nasional

JAKARTA, INDONEWS,– Organisasi Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi  (GMPK) rupanya menanggapi serius hajat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretntak tahun 2020 yang akan dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia.

Melaui seminar nasional, GMPK ingin mewujudkan Pilkada 2020 berintegritas. Hal itu sesuai tema yang diusung dalam seminar, yakni: Seminar nasional dinamika komunikasi politik Pilkada 2020 yang berintegritas.

Ketua Umum GMPK, Irjen Pol. (Purn) Dr. Bibit Samad Rianto, MM menyebtukan, pelanggaran-pelanggaran pilkada, khususnya berkaitan dengan tindak korupsi yang sudah terjadi di tahun belakang harus menjadi cermin bagi semua pihak agar Pilkada 2020 benar-benar ‘suci’ dan berintegritas.

“Maka hari ini kami menyelenggarakan seminar dengan mengundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dr. Lely Arrianie, Dra., M.Si sebagai akademisi Pakar Komunikasi Politi,” tutur Bibit disela acara yang diselenggarakan di DPP GMPK, Wisma DNR Jl. Budi Raya No. 9 Kemanggisa Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.

Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 itu menambahkan, seminar dilaksanakan sebagai bentuk bahwa GMPK bergerak menuju Indonesia tanpa korupsi.

“GMPK berharap, melalui sejumlah upaya ini bisa mewujudkan manusia-manusia yang berintegritas, berkopetensi dan konsisten, terutama dalam menghadapi Pilkada 2020,” ucap dia.

Lebih jauh dikatakan, dalam menyambut Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah, empat elemen bangsa wajib berintegritas guna menghasilkan demokrasi berkualitas. Elemen tersebut meliputi regulasi, penyelenggara, peserta pilkada, dan masyakarat.

“Regulasi atau UU menjadi acuan main dalam melaksanakan pilkada. Di dalamnya memuat hak dan kewajiban dari peserta pemilu dan warga negara sebagai pemilih untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh. Regulasi menjadi elemen penting untuk menjaga kedamaian Pilkada Serentak 2020,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua GMPK Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, AMd yang turut mengikuti seminar menyepakati pernyataan Bibit Samad. Menurut Jonny, penyelenggara pilkada yang meliputi Bawaslu, KPU, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), sejatinya memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pesta demokrasi tahun 2020 tersebut.

“Penyelenggara adalah tulang punggung suksesnya pilkada. Maka harga mati untuk independensi bagi penyelenggara. Dengan dasar itu, GMPK paham benar bahwa gerakan menuju integritas perlu dilakukan sejak dini,” ujar Jonny.

Dia menyinggung soal pilkada yang terdiri dari calon dari partai politik (parpol) dan calon perseorangan. Dia meminta, parpol memiliki integritas yang tinggi dengan cara mengusung peserta terbaik. “Pun demikian calon perseorangan. Diharapkan mereka memiliki integritas yang tinggi dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan,” kata dia.

Menurutnya, elemen yang terpenting yang harus berintegritas ialah kalangan masyakarat yang menjadi pemilih itu sendiri. Masyarakat harus berani dan tegas menolak politik uang yang kerap dilakukan oleh peserta pilkada. Selain itu, dia meminta warga negara yang mempunyai hak pilih untuk tulus datang ke TPS.

“UU telah mengatur bahwa pemilih mempunyai hak istimewa untuk memilih lima tahun daerahnya mau seperti apa? Kami berharap harus ada integritas dari pemilih untuk mau datang ke TPS tanggal 23 September 2020 bukan karena diiming-imingi oleh uang dan sembako, tetapi karena panggilan moral untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya,” pungkasnya. (bn)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook