Bawaslu dan KPK Gandeng GMPK Mengawal Pilkada

JAKARTA, INDONEWS,– Setelah sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk turut andil mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, kini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggandeng GMPK untuk menyukseskan hajat daerah tersebut.

Demikian disampaikan Humas GMPK Immuanuel Hutapea, Jumat (29/2/2020). Menurutnya, setelah GMPK menggelar seminar nasional, sejumlah lembaga/instansi mengharapkan GMPK berperan aktif dalam mengawal Pilkada 2020.

“Sebenarnya ini otomatis ya. Kita sengaja menggelar Seminar Nasional sebagai upaya bahwa GMPK serius mengawal Pilkada agar terhindar dari tindak korupsi dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan korupsi,” jelas Immanuel.

Sementara sebelumnya, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Sektor Politik KPK, Hery Nurudina mengajak sinergitas kerja pencegahan kerawanan pemilihan 2020. Dia mengingatkan, mencegah politik uang pada pemilihan sama dengan mencegah terjadinya korupsi setelah pilkada.

“Untuk membantu program pencegahan Bawaslu, Hery mengatakan, KPK siap bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan korupsi di sektor politik. Kami juga mengajak GMPK sebagai organisasi yang juga mencegah korupsi. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan KPK siap untuk membantu upaya pencegahan korupsi politik,” ucapnya.

Sebelumnya diwartakan, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari GMPK untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dia meyakini, gerakan masyarakat memantau pilkada bisa mengurangi potensi masalah dalam kontestasi pergantian kepala daerah tersebut.

Secara khusus, Bagja juga mengharapkan GMPK turut mengawal pelaksanaan pilkada di wilayah Papua dan Papua Barat. Terlebih, Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada 2020.

Dengan demikian, pengawas dan masyarakat harus bisa mencegah setiap potensi masalah dan konflik. Dengan kerja sama pengawas pemilihan dan masyarakat serta GMPK, kerja-kerja pencegahan akan mengurangi kemungkinan politik uang.

“Kita butuh kerja bersama-sama dalam mengawasi dan memantau. Agar kerawanan pemilihan tidak terjadi. Juga, bisa mengurangi potensi politik uang,” ujarnya saat memberikan materi pada kegiatan Seminar Nasional Dinamika Komunikasi Politik Pilkada 2020 Yang Berintegritas di Jakarta, Kamis (27/02/2020).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal Bawaslu ini mengingatkan, IKP 2020 adalah ramalan yang berkelanjutan. Sehingga, perlu sosialisasi potensi kerawanan pemilihan secara luas dan terus menerus. Maka dari itu, Bagja menyebut, organisasi masyarakat seperti GMPK, diharapkan membantu penyebarluasan informasi kerawanan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

“Kalau sudah rawan, harusnya bisa dicegah. Nah, pencegahan ini juga bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Jadi, pantau dan laporkan setiap dugaan pelanggaran ke Bawaslu,” terang alumni pasca sarjana hukum dari Belanda ini.

Adapun Seminar Nasional yang dilenggarakan DPP GMPK bertajuk Dinamika Komunikasi Politik Pilkada 2020 Yang Berintegritas itu mengahdirkan Narasumber Bibit Samad Rianto (Ketum GMPK), Dr. Lely Arrianie (Akmedisi Pakar Komunikasi Politik), Rahmad Subarja (Komisioner Bawaslu), Hery Nurudin (Penindakan KPK), Samsul Hadi, Moderator Dr Douglass Pasaribu (Sekum GMPK), Moderator Marta Sanjaya (Korwil GMPK) dan Bendum GMPK Andi Arham. (rd)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook