Wujudkan Satu Data, Diskominfosantik Cianjur Rapat Koordinasi

CIANJUR, INDONEWS,— Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur Gelar Rapat Koordinasi Cianjur Satu Data di Aula Gedung Bappeda Cianjur, Jalan Raya Bandung, yang dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Cianjur dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, Rabu (4/3/2020).

“Maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman unsur pejabat teknis yang mengelola Data dan Informasi di lingkungan Pemkab Cianjur serta dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai peran masing-masing,” ujar Dalu Teguh selaku Sekdis, yang mewakili Kadis Kominfosantik Cianjur.

Terpisah, Plt Bupati Cianjur H. Herman Suherman mengatakan, Diskominfosantik sebagai Wali Data dan Badan Pusat Statistik sebagai pembina dan penyedia official statistics harus dapat memberikan data yang betul-betul memotret fakta dilapangan secara objektif dan akurat dengan metodologi yang sudah baku.

“Sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai karena perlu disadari bahwa betapa sulit dan mahalnya mengumpulkan data.” tegas Herman.

Herman memaparkan, terkait Satu Data Nasional terdapat 3 peran, pertama BPS sebagai Pembina Data, Bappeda sebagai Pengelola Data, Dinas Kominfosantik sebagai Wali Data dan OPD sebagai Produsen Data.

“Setiap produsen data minimal menghasilkan satu data yang memiliki kontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama OPD, peran Bappeda dan Kominfo tidak bisa dipisahkan,” terangnya.

Sementara Kepala BPS Cianjur Dani Jaelani menjelaskan, fungsi BPS sebagai Pembina Data menjamin kualitas data sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku.

“Data agregasi butuh keseragaman, data pribadi butuh keamanan, apalagi data Negara, karena setiap data itu sangatlah penting dan masalah pada data yaitu banyak data sektoral yang dikuasai oleh individu, diperlukan hubungan personal dalam mengakses data, format data berbagi pakai tidak terbuka,” ungkap Dani.

Perbedaan yang terjadi pada statistik Data Sektoral ini adalah yang penting bisa dijelaskan meta datanya, contoh perbedaan data penduduk Pencatatan Sipil (de jure) dengan BPS menggunakan (de facto) untuk kebijakan Nasional.

“Kemudian terkait data perbedaan luas wilayah adalah satu data untuk kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat antar instansi geospersial yang berbeda,” pungkasnya.

(sumber:Kominfo)

Facebook Comments

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook